Kompas.com - 30/09/2019, 08:45 WIB


KOMPAS.com
- Kementerian Sosial (Kemensos) mengirimkan bantuan senilai Rp 3,89 miliar untuk korban bencana sosial kerusuhan di Wamena, Papua.

"Dalam rangka penanganan penyintas pasca kerusuhan di Wamena, Kemensos memberikan layanan pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan logistik bagi kelompok rentan serta pemulihan usaha ekonomi warga," kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Minggu (29/9/2019).

Dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/9/2019) Kemensos menjelaskan, bantuan yang diberikan dalam bentuk penguatan dapur umum untuk 5.000 jiwa, dan 1.500 paket perlengkapan pakaian anak.

Kemudian 1.500 paket perlengkapan pakaian pria, 1.500 paket perlengkapan pakaian wanita, 2.500 matras, 1.500 tenda gulung atau terpal, 2.500 selimut, dan 100 unit Bantuan Usaha Ekonomi Produktif.

Baca juga: TNI AU Evakuasi 2.957 Orang dari Wamena ke Jayapura

Adapun untuk korban meninggal dunia, Kemensos memberikan santunan kepada ahli waris senilai Rp 15 juta per jiwa. Tota korban meninggal selama kerusuhan di Wamena ada 32 orang. 

"Atas nama pemerintah saya menyampaikan berduka cita sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban dalam peristiwa kerusuhan ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran," ucap Mensos.

Seperti diberitakan kerusuhan di Wamena, pada Senin (23/9/2019) telah menyebabkan 32 jiwa meninggal dunia, 9.240 jiwa mengungsi, 77 jiwa mengalami luka-luka, 224 mobil terbakar, 150 motor terbakar, 165 rumah rusak karena terbakar, 20 unit perkantoran rusak, 456 unit tempat usaha warga rusak.

Untuk pengungsi sebanyak 8.617 jiwa berada di Wamena tersebar di 25 posko. Sementara itu, 523 jiwa mengungsi di 5 titik lokasi di Jayapura.

Baca juga: Puluhan Pengungsi Wamena Asal Sampang Sampai di Surabaya

Mensos menjelaskan, saat ini tim dari Dinas Sosial Provinsi Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya telah mendirikan dapur umum dan mengelola dapur umum untuk pemenuhan kebutuhan makan pengungsi.

Sementara itu Tagana, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diturunkan untuk melakukan pendataan korban meninggal, tempat usaha yang rusak, dan kebutuhan penyintas.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Nasional
Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Nasional
 Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Nasional
PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

Nasional
Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Nasional
KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.