Anggota DPR: Kapolri Harus Bertanggung Jawab soal Kematian Mahasiswa Saat Demo

Kompas.com - 29/09/2019, 17:10 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi Fabian Januarius KuwadoWakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menilai, Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus bertanggung jawab atas insiden tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) saat demo di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis (26/9/2019) lalu.

"Itu kan semestinya lebih tanggung jawab pada yang koordinasi, yakni kepolisian. Maka kalau minta pertanggungjawaban, ya Kapolri. Kok demo besar seperti itu ada penembakan dan korban jiwa?" kata Baidowi di Gedung DPR Senayan, Minggu (29/9/2019).

Menurut dia, ada konteks yang berbeda jika yang diminta mundur adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto terkait hal tersebut.

Baca juga: Mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari yang Tewas Tumpuan Keluarga

Sebab, kata dia, masalah teknis di lapangan dalam penanganan aksi-aksi demonstrasi merupakan tanggung jawab Kapolri dan bukan Menkopolhukam.

"Memang dari Kapolri-nya bagaimana? Masalah teknis juga Kapolri, bukan Menkopolhukam. Menkopolhukam cuma sebatas koordinasi, masalah teknis di lapangan itu Kapolri," kata Baidowi.

Sebelumnya, dua mahasiwa di Kendari tewas saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara.

Kedua mahasiswa yang tewas tersebut adalah Randi (21), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) dan Yusuf Kardawi dari Fakultas Teknik Sipil.

Keduanya merupakan mahasiswa Universitas Halu Oleo.

Randi meninggal setelah tertembak peluru tajam di bagian dada sebelah kanan.

Sementara, Yusuf meninggal setelah diduga mengalami benturan di kepala dan terdapat sekitar lima luka dengan panjang sekitar empat sampai lima sentimeter.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X