Anggota DPR: Kapolri Harus Bertanggung Jawab soal Kematian Mahasiswa Saat Demo

Kompas.com - 29/09/2019, 17:10 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi Fabian Januarius KuwadoWakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menilai, Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus bertanggung jawab atas insiden tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) saat demo di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis (26/9/2019) lalu.

"Itu kan semestinya lebih tanggung jawab pada yang koordinasi, yakni kepolisian. Maka kalau minta pertanggungjawaban, ya Kapolri. Kok demo besar seperti itu ada penembakan dan korban jiwa?" kata Baidowi di Gedung DPR Senayan, Minggu (29/9/2019).

Menurut dia, ada konteks yang berbeda jika yang diminta mundur adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto terkait hal tersebut.

Baca juga: Mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari yang Tewas Tumpuan Keluarga

Sebab, kata dia, masalah teknis di lapangan dalam penanganan aksi-aksi demonstrasi merupakan tanggung jawab Kapolri dan bukan Menkopolhukam.

"Memang dari Kapolri-nya bagaimana? Masalah teknis juga Kapolri, bukan Menkopolhukam. Menkopolhukam cuma sebatas koordinasi, masalah teknis di lapangan itu Kapolri," kata Baidowi.

Sebelumnya, dua mahasiwa di Kendari tewas saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara.

Kedua mahasiswa yang tewas tersebut adalah Randi (21), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) dan Yusuf Kardawi dari Fakultas Teknik Sipil.

Keduanya merupakan mahasiswa Universitas Halu Oleo.

Randi meninggal setelah tertembak peluru tajam di bagian dada sebelah kanan.

Sementara, Yusuf meninggal setelah diduga mengalami benturan di kepala dan terdapat sekitar lima luka dengan panjang sekitar empat sampai lima sentimeter.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Muhammadiyah Dukung Amandemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketua Muhammadiyah Dukung Amandemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Nasional
PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

Nasional
Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X