Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Usung Muhaimin Iskandar Jadi Ketua MPR

Kompas.com - 29/09/2019, 14:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menjadi ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024.

Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq mengatakan, Muhaimin yang akrab disapa dengan nama Cak Imin itu dipilih karena faktor usia dan pengalamannya.

"Dilihat dari senioritas dan dilihat dari posisi ketua umum, kita akan terus berusaha menjadikan gus Muhaimin sebagai pimpinan, ketua MPR," kata Maman di Kompleks Parlemen, Minggu (29/9/2019).

Baca juga: Jadi Ketum Parpol Terlama Setelah Megawati, Ini Kata Muhaimin

Maman menuturkan, latar belakang Muhaimin yang berasal dari kalangan Nadhatul Ulama juga menjadi salah satu alasan PKB mengusung Muhaimin menjadi Ketua MPR.

Menurut Maman, Muhaimin telah mendapatkan masukan dari sejumlah kiai tentang bagaimana cara agar MPR efektif menjaga ideologi Pancasila.

"Sehingga sosialisasi empat konsensus dasar kenegaraan ini betul-betul sistematis. Tidak sekadar seremonial, tapi bahwa ideologi Pancasila ini menjadi hal penting menuju tinggal landas Indonesia maju," ujar Maman.

Maman mengatakan, PKB sedang membangun komunikasi politik dengan partai-partai lainnya mengingat saat ini sudah ada nama lain yang dijagokan menjadi Ketua MPR yaitu Bambang Soesatyo.

Ia melanjutkan, PKB mempunyai sejumlah kriteria yang dinilai wajib dimiliki seorang Ketua MPR yaitu kenegarawanan, berpengalaman di eksekutif dan legislatif, serta mau mendengar aspirasi masyarakat.

"Kita membutuhkan seorang leader, seorang ketua MPR yang memahami tentang realitas masyarakat satu sisi tetapi juga memahami komunikasi politik di akar rumput mengimplementasikan konsensus dasar kenegaraan kita," kata Maman.

Baca juga: Muhaimin Iskandar: Saya Yakin 2024 Kita Menang Pemilu!

Berdasarkan revisi UU MD3 yang telah disahkan, setiap partai politik yang lolos ke Senayan akan mengirim satu orang untuk duduk sebagai pimpinan MPR 2019-2024.

Susunan pimpinan MPR 2019-2024 terdiri dari 10 orang yang berasal dari sembilan orang perwakilan partai dan satu orang perwakilan Dewan Perwakilan Daerah.

Nama Ketua MPR akan dipilih dari sepuluh nama yang diserahkan setiap partai dan perwakilan DPD tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com