PKB Usung Muhaimin Iskandar Jadi Ketua MPR

Kompas.com - 29/09/2019, 14:55 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berfoto menjelang pembukaan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019). Muktamar V PKB akan dibuka pada Selasa malam dan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. FIKRI YUSUFKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berfoto menjelang pembukaan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019). Muktamar V PKB akan dibuka pada Selasa malam dan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) akan mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menjadi ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024.

Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq mengatakan, Muhaimin yang akrab disapa dengan nama Cak Imin itu dipilih karena faktor usia dan pengalamannya.

"Dilihat dari senioritas dan dilihat dari posisi ketua umum, kita akan terus berusaha menjadikan gus Muhaimin sebagai pimpinan, ketua MPR," kata Maman di Kompleks Parlemen, Minggu (29/9/2019).

Baca juga: Jadi Ketum Parpol Terlama Setelah Megawati, Ini Kata Muhaimin

Maman menuturkan, latar belakang Muhaimin yang berasal dari kalangan Nadhatul Ulama juga menjadi salah satu alasan PKB mengusung Muhaimin menjadi Ketua MPR.

Menurut Maman, Muhaimin telah mendapatkan masukan dari sejumlah kiai tentang bagaimana cara agar MPR efektif menjaga ideologi Pancasila.

"Sehingga sosialisasi empat konsensus dasar kenegaraan ini betul-betul sistematis. Tidak sekadar seremonial, tapi bahwa ideologi Pancasila ini menjadi hal penting menuju tinggal landas Indonesia maju," ujar Maman.

Maman mengatakan, PKB sedang membangun komunikasi politik dengan partai-partai lainnya mengingat saat ini sudah ada nama lain yang dijagokan menjadi Ketua MPR yaitu Bambang Soesatyo.

Ia melanjutkan, PKB mempunyai sejumlah kriteria yang dinilai wajib dimiliki seorang Ketua MPR yaitu kenegarawanan, berpengalaman di eksekutif dan legislatif, serta mau mendengar aspirasi masyarakat.

"Kita membutuhkan seorang leader, seorang ketua MPR yang memahami tentang realitas masyarakat satu sisi tetapi juga memahami komunikasi politik di akar rumput mengimplementasikan konsensus dasar kenegaraan kita," kata Maman.

Baca juga: Muhaimin Iskandar: Saya Yakin 2024 Kita Menang Pemilu!

Berdasarkan revisi UU MD3 yang telah disahkan, setiap partai politik yang lolos ke Senayan akan mengirim satu orang untuk duduk sebagai pimpinan MPR 2019-2024.

Susunan pimpinan MPR 2019-2024 terdiri dari 10 orang yang berasal dari sembilan orang perwakilan partai dan satu orang perwakilan Dewan Perwakilan Daerah.

Nama Ketua MPR akan dipilih dari sepuluh nama yang diserahkan setiap partai dan perwakilan DPD tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X