Wasekjen Gerindra: Kalau Pak Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Kami Dukung

Kompas.com - 29/09/2019, 13:06 WIB
Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Sekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menegaskan, Gerindra akan mendukung apabila Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Nomor tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang baru direvisi.

"Pak Prabowo (Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra) punya sikap resmi, kami menolak revisi UU KPK. Jadi kalau Presiden  mau terbitkan Perppu UU KPK, kami dukung," ujar Andre di Gedung DPR/MPR, Minggu (29/9/2019).

Baca juga: Jika Keluarkan Perppu KPK, Benarkah Jokowi Tak Hormati DPR?

Dia mengatakan, Gerindra sedianya telah menolak revisi UU KPK tersebut sejak masih berpolemik di DPR.

Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak setelah kalah suara dari fraksi lain yang pro revisi UU KPK di DPR. 

"Fraksi Gerindra sudah menyampaikan (penolakan revisi UU KPK). Kami kalah banyak suara. Yang jelas, silakan terbitkan Perppu, kami dukung," kata dia.

Namun, menurut Andre, hingga kini, masih belum jelas sikap Presiden Jokowi terkait perppu tersebut.

Andre berkesimpulan, sikap Presiden Jokowi saat ini bertele-tele sehingga pihaknya menganggap bahwa Jokowi menyetujui UU KPK hasil revisi.

"Kalau tidak setuju (revisi UU KPK), perppu pasti terbit. Jangan lempar batu sembunyi tangan, bilang dikit-dikit DPR. Pak Jokowi, jangan pencitraan lagi, akui saja Anda pengen (revisi) dari 2015," ucap dia.

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan untuk mempertimbangkan penerbitan Perppu terhadap UU KPK.

Baca juga: Soal Perppu KPK, Sekjen: Nasdem Dukung Kebijakan Presiden

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa perppu," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

UU KPK sendiri telah disahkan revisinya oleh DPR pada 16 September 2019 lalu. Pengesahan ini menjadi salah satu pemicu demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di seluruh Indonesia.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Nasional
Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Nasional
Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Nasional
Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Nasional
Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X