Pengamat Nilai Wajar jika Mundurnya Yasonna Timbulkan Persepsi Negatif

Kompas.com - 28/09/2019, 16:45 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat kerja membahas pengambilan keputusan tingkat satu mengenai RUU Pemasyarakatan yang direvisi dari UU Nomor 12 Tahun 1995. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat kerja membahas pengambilan keputusan tingkat satu mengenai RUU Pemasyarakatan yang direvisi dari UU Nomor 12 Tahun 1995. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, mundurnya Yasonna Laoly dari kursi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Sebab, politisi PDI Perjuangan itu mundur di tengah ramainya isu penolakan RKUHP dan UU KPK.

"Mungkin niat pak Yasonna itu baik, dia mundur karena mau pelantikan. Tapi orang menuduhnya ini seakan-akan lari dari tanggung jawab. Saya selalu tegaskan tidak karena ini justru murni karena alasan pelantikan," kata Adi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).

Baca juga: Apa Mundurnya Yasonna Berdampak pada Perppu KPK? Ini Jawaban Istana

Adi menilai, Yasonna meninggalkan tugasnya sebagai menteri dalam waktu yang tidak tepat.

Ia mengatakan, langkah serupa juga akan disusul oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

"Cuma Pak Yasonna ini mundur dalam waktu yang tidak baik, di tengah kerusuhan, di tengah kerusuhan seakan akan dia ingin lepas dari tanggung jawab," ujar dia.

"Saya kira dalam hitungan satu atau dua hari ini mbak Puan juga akan mundur karena terpilih kembali sebagai anggota DPR," sambungnya.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno KOMPAS.com/Haryantipuspasari Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno 

Baca juga: Mundur dari Kabinet Kerja, Ini 4 Kontroversi Yasonna Laoly

Selanjutnya, Adi mengingatkan para politisi agar fokus membangun karir politiknya agar tidak bertabrakan dengan agenda politik lainnya.

"Jadi ini jadi peringatan bagi kita semua bagi para politisi kalau mau jadi menteri ya jadi menteri aja, kalau mau di DPR ya di DPR aja," pungkasnya.

Diketahui, pada Pileg 2019 lalu, Yasonna menjadi calon legislatif PDI-P dari dapil Sumatera Utara I.

Baca juga: Sepak Terjang Yasonna Laoly, dari Politisi, Menkumham hingga Guru Besar Kriminologi

Yasonna sudah mengirim surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo per 27 September 2019.

Kepala Biro Humas Kemenkumham Bambang Wiyono membenarkan surat itu.

"Ya, karena tidak boleh rangkap jabatan," kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (27/9/2019) malam.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Nasional
Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Nasional
UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Nasional
Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Nasional
Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X