Pengamat Nilai Wajar jika Mundurnya Yasonna Timbulkan Persepsi Negatif

Kompas.com - 28/09/2019, 16:45 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat kerja membahas pengambilan keputusan tingkat satu mengenai RUU Pemasyarakatan yang direvisi dari UU Nomor 12 Tahun 1995. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat kerja membahas pengambilan keputusan tingkat satu mengenai RUU Pemasyarakatan yang direvisi dari UU Nomor 12 Tahun 1995. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, mundurnya Yasonna Laoly dari kursi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Sebab, politisi PDI Perjuangan itu mundur di tengah ramainya isu penolakan RKUHP dan UU KPK.

"Mungkin niat pak Yasonna itu baik, dia mundur karena mau pelantikan. Tapi orang menuduhnya ini seakan-akan lari dari tanggung jawab. Saya selalu tegaskan tidak karena ini justru murni karena alasan pelantikan," kata Adi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).

Baca juga: Apa Mundurnya Yasonna Berdampak pada Perppu KPK? Ini Jawaban Istana


Adi menilai, Yasonna meninggalkan tugasnya sebagai menteri dalam waktu yang tidak tepat.

Ia mengatakan, langkah serupa juga akan disusul oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

"Cuma Pak Yasonna ini mundur dalam waktu yang tidak baik, di tengah kerusuhan, di tengah kerusuhan seakan akan dia ingin lepas dari tanggung jawab," ujar dia.

"Saya kira dalam hitungan satu atau dua hari ini mbak Puan juga akan mundur karena terpilih kembali sebagai anggota DPR," sambungnya.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno KOMPAS.com/Haryantipuspasari Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno 

Baca juga: Mundur dari Kabinet Kerja, Ini 4 Kontroversi Yasonna Laoly

Selanjutnya, Adi mengingatkan para politisi agar fokus membangun karir politiknya agar tidak bertabrakan dengan agenda politik lainnya.

"Jadi ini jadi peringatan bagi kita semua bagi para politisi kalau mau jadi menteri ya jadi menteri aja, kalau mau di DPR ya di DPR aja," pungkasnya.

Diketahui, pada Pileg 2019 lalu, Yasonna menjadi calon legislatif PDI-P dari dapil Sumatera Utara I.

Baca juga: Sepak Terjang Yasonna Laoly, dari Politisi, Menkumham hingga Guru Besar Kriminologi

Yasonna sudah mengirim surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo per 27 September 2019.

Kepala Biro Humas Kemenkumham Bambang Wiyono membenarkan surat itu.

"Ya, karena tidak boleh rangkap jabatan," kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (27/9/2019) malam.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X