Eks Aktivis 98 Sayangkan Mahasiswa Tolak Dialog dengan Jokowi

Kompas.com - 28/09/2019, 15:19 WIB
Mahasiswa yang aksi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAMahasiswa yang aksi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan aktivis Reformasi 98, Hari Purwanto, menyayangkan mahasiswa aksi demo menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi tak memanfaatkan kesempatan untuk berdialog dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

"Kemarin, Presiden membuka ruang dialog. Semestinya saat itu teman-teman, saran saya kepada adik-adik ini, langsung melakukan konsolidasi dan menyambut ajakan tersebut," kata Hari dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).

Hari mengatakan, saat ini ruang demokrasi sudah terbuka, berbeda ketika perjuangan para aktivis pada 1998.

Oleh karena itu, menurut dia, mahasiswa seharusnya memanfaatkan momentum tersebut.

"Karena apa, hari ini ruang demokrasi yang kita bangun, beda ketika di era saya, rapat sedikit langsung diintai," ucapnya.

Baca juga: Ray Rangkuti: Tak Ada Gunanya Redam Mahasiswa dengan Tindakan Represif

Kendati demikian, Hari menilai, isi tuntutan yang disuarakan massa mahasiswa dalam aksi demonstrasi sudah substantif.

Namun, dia menilai bahwa massa mahasiswa juga harus melengkapi poin-poin yang ingin disampaikan.

"Sudah, tinggal apa yang dimaui mahasiswa. Poin-poin," ujarnya.

Menanggapi hal itu, perwakilan BEM Jakarta Andi Prayoga mengatakan, ajakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tidak mewakili seluruh BEM di Indonesia.

"Jadi kemarin itu ada di media saya baca bahwa (pertemuan dengan) Pak Jokowi tidak mewakili semua mahasiswa Indonesia, termasuk kami," ujar Andi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Nasional
Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X