Kuasa Hukum Pertanyakan Penahanan Imam Nahrawi, Begini Jawaban KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ditahan demi efektivitas penyidikan kasus suap dana hibah Kemenpora.

Febri beralasan, asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama juga telah ditahan.

"Satu orang tersangka lain juga sudah kami tahan, untuk efektivitas penanganan perkara ini maka dua orang tersangka dalam satu pokok perkara yang sama ini tentu harus berjalan secara beriringan ya," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (27/9/2019).

Baca juga: KPK Tanamkan Nilai Anti Korupsi pada Anak Lewat Pendidikan

Febri menyampaikan, penahanan Imam juga mempertimbangkan mangkirnya Imam dalam tiga kali pemanggilan saat kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

Selain itu, kata Febri, penyidik mempunyai pertimbangan obyektif dan subyektif dalam menahan seorang tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP.

"Nanti kalau memang pihak tersangka baik langsung ataupun melalui kuasa hukum memiliki informasi-informasi atau bantahan-bantahan terkait dengan substansi, silakan saja disampaikan dalam pemeriksaan," ujar Febri.

Sebelumnya, kuasa hukum Imam, Soesilo Aribowo, mempertanyakan keputusan KPk menahan Imam di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari ke depan.

"Pak Imam Nahrawi sebetulnya kan sudah mengundurkan diri dari Menteri Olahraga tentunya kekhawatiran melarikan diri dan dia sekarang sudah tidak, disuruh, dicegah ke luar negeri, mengulangi perbuatan dan sebagainya saya kira tidak akan terjadi," kata Soesilo, Jumat petang.

KPK menetapkan Imam Nahrawi beserta asisten pribadinya, Miftahul Ulum, sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua tersangka, yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Wakil Ketua KPK Alexander Mareata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019).

Alex menuturkan, Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018.

Baca juga: Kuasa Hukum Pertanyakan Urgensi Penahanan Imam Nahrawi

Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000.

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000 tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018," ujar Alex.

Di samping itu, KPK mendalami dugaan suap terkait kewenangan-kewenangan lain dan posisi-posisi lain dari Imam.