Fahri Hamzah: Kalau Ada Perppu KPK, Enggak Ada Lagi yang Investasi ke Republik Ini

Kompas.com - 27/09/2019, 19:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak sepakat bila Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya untuk mengembalikan kewenangan lembaga tersebut seperti dulu.

Menurut Fahri, mengembalikan kewenangan KPK seperti yang dulu justru membuat Indonesia terpuruk lantaran sepi investasi.

Baca juga: Soal Perppu KPK, Fadli Zon: Bola Ada di Tangan Presiden

 

Sebab, ia menilai keberadaan KPK hanya akan seperti dulu yang banyak menangkap orang tetapi minim pencegahan.

"Kalau kembali ke yang lalu, sudahlah, enggak ada orang-orang datang ke republik ini. Adanya orang mau datang nyolong SDA, itu yang terjadi sekarang kan," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Fahri mengusulkan perppu nantinya membentuk KPK yang mengedepankan pencegahan korupsi seperti di Korea Selatan.

Fahri menilai, jika KPK Indonesia didesain seperti Korea Selatan, investasi akan berdatangan karena korupsi semakin minim lantaran pencegahannya efektif.

"Makanya saya usulkan presiden itu ikut Korea Selatan. Top itu sudah. Setelah ini kita akan maju, investasi akan datang, banjir dunia ini bawa duit ke sini," ucap dia.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu sesuai aspirasi masyarakat luas.

Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa Perppu. Tentu saja ini kita hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kita putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," kata Jokowi didampingi para tokoh yang hadir.

"Akan kita kalkulasi, kita hitung, pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya," ujar Jokowi.

Baca juga: Mensesneg Antisipasi Keputusan Presiden Terbitkan Perppu KPK

UU KPK hasil revisi ramai-ramai ditolak karena tak melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK dalam penyusunannya.

Isi UU KPK yang baru juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja KPK, misalnya KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas juga bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diusulkan jadi Cawapres Ganjar, Erick Thohir: Saya Bukan Orang Partai

Diusulkan jadi Cawapres Ganjar, Erick Thohir: Saya Bukan Orang Partai

Nasional
SBY Mau Hadir di Pernikahan Kaesang, Teringat Dulu Dia Ikut Shalat Jenazah Ibu Ani

SBY Mau Hadir di Pernikahan Kaesang, Teringat Dulu Dia Ikut Shalat Jenazah Ibu Ani

Nasional
Update Korban Gempa Cianjur: 334 Jiwa Meninggal, 8 Orang Masih Hilang, 593 Orang Luka Berat

Update Korban Gempa Cianjur: 334 Jiwa Meninggal, 8 Orang Masih Hilang, 593 Orang Luka Berat

Nasional
SBY Pastikan Hadir di Pernikahan Kaesang, Undangan Diantar Langsung ke Cikeas

SBY Pastikan Hadir di Pernikahan Kaesang, Undangan Diantar Langsung ke Cikeas

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Siapkan Kemungkinan Terburuk

Gunung Semeru Erupsi, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Siapkan Kemungkinan Terburuk

Nasional
Anies Naik 'Private Jet' ke Sumbar, Nasdem: Kita Enggak Maksud Mewah-mewahan...

Anies Naik "Private Jet" ke Sumbar, Nasdem: Kita Enggak Maksud Mewah-mewahan...

Nasional
Menpora Upayakan Cabor Pencak Silat Masuk dalam Olimpiade

Menpora Upayakan Cabor Pencak Silat Masuk dalam Olimpiade

Nasional
Sosialisasikan Penggunaan Motor Listrik, Menteri ESDM Pimpin Konvoi 200 Motor Listrik di Bandung

Sosialisasikan Penggunaan Motor Listrik, Menteri ESDM Pimpin Konvoi 200 Motor Listrik di Bandung

Nasional
Kompetisi Liga 1 Kembali Bergulir, Menpora: Dibutuhkan Timnas

Kompetisi Liga 1 Kembali Bergulir, Menpora: Dibutuhkan Timnas

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Tak Hadir Lagi pada Sidang Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Eks KSAU Agus Supriatna Tak Hadir Lagi pada Sidang Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Kuat Ma'ruf Kejar Yosua Bawa Pisau, Hakim ke Ricky Rizal: Apakah Anggota Satlantas Tak Punya Naluri?

Kuat Ma'ruf Kejar Yosua Bawa Pisau, Hakim ke Ricky Rizal: Apakah Anggota Satlantas Tak Punya Naluri?

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Singapura-RI Bakal Disahkan Jadi UU, Kapan FIR? Ini Kata Menkumham

Perjanjian Ekstradisi Singapura-RI Bakal Disahkan Jadi UU, Kapan FIR? Ini Kata Menkumham

Nasional
Liga 1 Dilanjutkan, Mahfud Pastikan Rekomendasi TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan Dijalankan

Liga 1 Dilanjutkan, Mahfud Pastikan Rekomendasi TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan Dijalankan

Nasional
Soal Status Hukum Ismail Bolong, Kapolri: Secara Teknis Akan Dijelaskan Saat Dia Kita Bawa

Soal Status Hukum Ismail Bolong, Kapolri: Secara Teknis Akan Dijelaskan Saat Dia Kita Bawa

Nasional
Ketua Jokowi Mania soal Relawan Terbelah: Tadinya 'Volunteer' Sekarang Avonturir

Ketua Jokowi Mania soal Relawan Terbelah: Tadinya "Volunteer" Sekarang Avonturir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.