RUU Pertanahan dan RUU Minerba Ditunda, Koalisi Masyarakat Akan Susun "Legal Drafting"

Kompas.com - 27/09/2019, 15:13 WIB
Koalisi masyarakat sipil sejumlah lembaga swadaya masyarakat dalam konferensi pers koalisi di kantor Walhi, Jaksrta, Jumat (27/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKoalisi masyarakat sipil sejumlah lembaga swadaya masyarakat dalam konferensi pers koalisi di kantor Walhi, Jaksrta, Jumat (27/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat akan menyiapkan draf untuk memperbaiki Rancangan Undang-Undang Pertanahan dan RUU Minerba.

Adapun LSM yang tergabung dalam koalisi itu di antaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), dan Aliansi Masyarakat Adat.

"Penundaan pengesahan RUU Pertanahan dan RUU Minerba jadi momentum untuk masyarakat memperbaiki sejumlah pasal bermasalah," ujar Ketua KPRI Anwar Sastro Ma'ruf dalam konferensi pers koalisi di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

"Untuk itu, koalisi akan menyiapkan naskah akademik. Jadi memberikan legal drafting (perancangan hukum) untuk kedua RUU itu," kata dia.

Baca juga: DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan, Ini Penjelasannya

Menurut Anwar, untuk memperbaiki sejumlah pasal bermasalah dalam kedua RUU itu, pelibatan masyarakat sipil sangat diperlukan.

Tidak cukup sekadar dalam daftar inventarisasi masalah (DIM), tetapi juga perancangan hukum atau legal drafting.

"Ke depan tidak hanya DIM, enggak cukup hanya dengan itu. Ke depan, legal drafting ini diharapkan mampu membuka ruang penyelesaian konflik atas masifnya perizinan di bidang sumber daya alam," ucap Anwar.

Sejauh ini, lanjut Anwar, RUU Pertanahan cenderung tidak menghormati kewenangan masyarakat adat untuk mengatur hak atas tanah di dalam wilayah adatnya.

Ia menambahkan, dalam RUU Pertanahan, hukum adat juga tidak diakui sebagai instrumen penyelesaian konflik.

"RUU ini mencerminkan sikap pemerintah dan DPR yang terus menerus menolak keberadaan masyarakat adat, berikut hak masyarakat adat atas wilayahnya," ucapnya.

Baca juga: RUU Mineral dan Batubara Disahkan, Pegiat Lingkungan Menolak

Terkait RUU Minerba, seperti diungkapkan Anwar, rancangan ini mengakomodasi kepentingan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang ada untuk diperpanjang dua kali 10 tahun dan mengusahakan kembali wilayahnya dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X