Kompas.com - 27/09/2019, 14:22 WIB
Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait pemindahan ibu kota negara menggelar rapat kerja gabungan dengan sejumlah kementerian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPanitia Khusus (Pansus) DPR terkait pemindahan ibu kota negara menggelar rapat kerja gabungan dengan sejumlah kementerian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

KOMPAS.com – Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI M. Sarmuji menegaskan, pada rencana pemindahan ibu kota jangan sampai menyisakan persoalan geostrategi.

Pasalnya, laut antara Kalimantan dan Sulawesi merupakan laut internasional, sedangkan Kalimantan Timur lebih mendekati wilayah konflik internasional pada Laut Cina Selatan atau sekarang Laut Natuna Utara.

Dia membandingkan, lokasi Jakarta yang jauh dari laut Internasional sehingga tidak ada kerawanan pertahanan, sedangkan Kalimantan Timur yang relatif dekat dengan laut internasional.

Baca juga: Pansus Pemindahan Ibu Kota Sebut Perlu Kajian Mendalam soal Keamanan

"Supaya kita yang ada di Pansus yakin kalau kita pindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak ada persoalan geostrategi, karena kita mendekati wilayah konflik yang tadi saya sampaikan," ungkap Sarmuji melalui rilis tertulis, Jumat (27/9/2019).

Dia mengatakan, hal ini harus dipastikan tidak ada masalah geostrategi sebagai antisipasi agar Indonesia tidak masuk dalam konflik wilayah perbatasan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kira-kira antisipasi-antisipasi apa yang diperlukan kalau kita jadi memindahkan ibu kota ke sana karena tentu tantangannya berbeda antara Jakarta yang relatif jauh dengan Natuna Utara atau Cina Selatan," papar legislator dapil Jawa Timur VI itu.

Menurutnya, geostrategi merupakan masalah yang teramat penting bagi bangsa, baik untuk masa depan, masa kini, dan bahkan masa lampau.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Mabes TNI Akan Pindah ke Wilayah Kutai Kartanegara

Pasalnya, ia menuturkan setiap negara dan bangsa membutuhkan strategi dalam pemanfaatan wilayah yang yang dikuasai sebagai salah satu ruang lingkup nasional.

Ini semua dilakukan hanya untuk menentukan sarana, kebijakan, tujuan nasional, dan perwujudan kepentingan melalui sebuah pembangunan. Dengan cara ini sebuah bangsa dan negara akan dinyatakan tetap ada dalam arti politis, hankam, sosial budaya, ideologis, dan ekonomis.

"Saya ingin tinjauan geostrategis menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari keseluruhan pandangan kita tentang pemindahan ibu kota negara," tutup Sarmuji.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Nasional
UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Nasional
UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Nasional
Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Nasional
Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Nasional
Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Nasional
Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Nasional
UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.