KILAS

Pemerintah Harus Antisipasi Soal Geostrategis di Ibu Kota Baru

Kompas.com - 27/09/2019, 14:22 WIB
Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait pemindahan ibu kota negara menggelar rapat kerja gabungan dengan sejumlah kementerian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPanitia Khusus (Pansus) DPR terkait pemindahan ibu kota negara menggelar rapat kerja gabungan dengan sejumlah kementerian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

KOMPAS.com – Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI M. Sarmuji menegaskan, pada rencana pemindahan ibu kota jangan sampai menyisakan persoalan geostrategi.

Pasalnya, laut antara Kalimantan dan Sulawesi merupakan laut internasional, sedangkan Kalimantan Timur lebih mendekati wilayah konflik internasional pada Laut Cina Selatan atau sekarang Laut Natuna Utara.

Dia membandingkan, lokasi Jakarta yang jauh dari laut Internasional sehingga tidak ada kerawanan pertahanan, sedangkan Kalimantan Timur yang relatif dekat dengan laut internasional.

Baca juga: Pansus Pemindahan Ibu Kota Sebut Perlu Kajian Mendalam soal Keamanan

"Supaya kita yang ada di Pansus yakin kalau kita pindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak ada persoalan geostrategi, karena kita mendekati wilayah konflik yang tadi saya sampaikan," ungkap Sarmuji melalui rilis tertulis, Jumat (27/9/2019).

Dia mengatakan, hal ini harus dipastikan tidak ada masalah geostrategi sebagai antisipasi agar Indonesia tidak masuk dalam konflik wilayah perbatasan.

"Kira-kira antisipasi-antisipasi apa yang diperlukan kalau kita jadi memindahkan ibu kota ke sana karena tentu tantangannya berbeda antara Jakarta yang relatif jauh dengan Natuna Utara atau Cina Selatan," papar legislator dapil Jawa Timur VI itu.

Menurutnya, geostrategi merupakan masalah yang teramat penting bagi bangsa, baik untuk masa depan, masa kini, dan bahkan masa lampau.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Mabes TNI Akan Pindah ke Wilayah Kutai Kartanegara

Pasalnya, ia menuturkan setiap negara dan bangsa membutuhkan strategi dalam pemanfaatan wilayah yang yang dikuasai sebagai salah satu ruang lingkup nasional.

Ini semua dilakukan hanya untuk menentukan sarana, kebijakan, tujuan nasional, dan perwujudan kepentingan melalui sebuah pembangunan. Dengan cara ini sebuah bangsa dan negara akan dinyatakan tetap ada dalam arti politis, hankam, sosial budaya, ideologis, dan ekonomis.

"Saya ingin tinjauan geostrategis menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari keseluruhan pandangan kita tentang pemindahan ibu kota negara," tutup Sarmuji.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Nasional
PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

Nasional
Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Nasional
Eks Bupati Bengkayang Disebut Dapat Rp 300 Juta dari Jual Proyek ke Pengusaha

Eks Bupati Bengkayang Disebut Dapat Rp 300 Juta dari Jual Proyek ke Pengusaha

Nasional
Wiranto: Hidup Tak Perlu Pensiun...

Wiranto: Hidup Tak Perlu Pensiun...

Nasional
Ketua DPP Tegaskan Wiranto Tak Menjabat Dewan Pembina Hanura

Ketua DPP Tegaskan Wiranto Tak Menjabat Dewan Pembina Hanura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X