Kompas.com - 27/09/2019, 14:22 WIB
Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait pemindahan ibu kota negara menggelar rapat kerja gabungan dengan sejumlah kementerian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPanitia Khusus (Pansus) DPR terkait pemindahan ibu kota negara menggelar rapat kerja gabungan dengan sejumlah kementerian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

KOMPAS.com – Anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPR RI M. Sarmuji menegaskan, pada rencana pemindahan ibu kota jangan sampai menyisakan persoalan geostrategi.

Pasalnya, laut antara Kalimantan dan Sulawesi merupakan laut internasional, sedangkan Kalimantan Timur lebih mendekati wilayah konflik internasional pada Laut Cina Selatan atau sekarang Laut Natuna Utara.

Dia membandingkan, lokasi Jakarta yang jauh dari laut Internasional sehingga tidak ada kerawanan pertahanan, sedangkan Kalimantan Timur yang relatif dekat dengan laut internasional.

Baca juga: Pansus Pemindahan Ibu Kota Sebut Perlu Kajian Mendalam soal Keamanan

"Supaya kita yang ada di Pansus yakin kalau kita pindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak ada persoalan geostrategi, karena kita mendekati wilayah konflik yang tadi saya sampaikan," ungkap Sarmuji melalui rilis tertulis, Jumat (27/9/2019).

Dia mengatakan, hal ini harus dipastikan tidak ada masalah geostrategi sebagai antisipasi agar Indonesia tidak masuk dalam konflik wilayah perbatasan.

"Kira-kira antisipasi-antisipasi apa yang diperlukan kalau kita jadi memindahkan ibu kota ke sana karena tentu tantangannya berbeda antara Jakarta yang relatif jauh dengan Natuna Utara atau Cina Selatan," papar legislator dapil Jawa Timur VI itu.

Menurutnya, geostrategi merupakan masalah yang teramat penting bagi bangsa, baik untuk masa depan, masa kini, dan bahkan masa lampau.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Mabes TNI Akan Pindah ke Wilayah Kutai Kartanegara

Pasalnya, ia menuturkan setiap negara dan bangsa membutuhkan strategi dalam pemanfaatan wilayah yang yang dikuasai sebagai salah satu ruang lingkup nasional.

Ini semua dilakukan hanya untuk menentukan sarana, kebijakan, tujuan nasional, dan perwujudan kepentingan melalui sebuah pembangunan. Dengan cara ini sebuah bangsa dan negara akan dinyatakan tetap ada dalam arti politis, hankam, sosial budaya, ideologis, dan ekonomis.

"Saya ingin tinjauan geostrategis menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari keseluruhan pandangan kita tentang pemindahan ibu kota negara," tutup Sarmuji.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dapat Tambahan 61 Jaksa

KPK Dapat Tambahan 61 Jaksa

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Naik Satu Poin, ICW: Pemberantasan Korupsi Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Indeks Persepsi Korupsi Naik Satu Poin, ICW: Pemberantasan Korupsi Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Nasional
Istana Ungkap Alasan Jokowi Pilih Bintan untuk Bertemu PM Singapura

Istana Ungkap Alasan Jokowi Pilih Bintan untuk Bertemu PM Singapura

Nasional
Perludem: Kehadiran Perempuan di KPU-Bawaslu Bisa Dorong Partisipasi Politik

Perludem: Kehadiran Perempuan di KPU-Bawaslu Bisa Dorong Partisipasi Politik

Nasional
Sebagian FIR Natuna Masih Dikuasai Singapura, Anggota DPR Akan Minta Penjelasan Menhan dan KSAU

Sebagian FIR Natuna Masih Dikuasai Singapura, Anggota DPR Akan Minta Penjelasan Menhan dan KSAU

Nasional
Pemilu 2024 di Depan Mata, Siapkah Kita?

Pemilu 2024 di Depan Mata, Siapkah Kita?

Nasional
Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

Nasional
KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

Nasional
RUU PDP Masih 'Deadlock', Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

RUU PDP Masih "Deadlock", Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

Nasional
KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Nasional
Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Nasional
Foto AHY Jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Foto AHY Jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Nasional
 Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.