Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tekan Risiko Konflik, Mendagri Minta Kepala Daerah di Papua Kedepankan Dialog

Kompas.com - 27/09/2019, 13:59 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah di wilayah Papua dan Papua Barat untuk menggencarkan dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama hingga tokoh adat demi menekan risiko konflik di Papua.

Hal itu menyusul terjadinya rentetan kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Terakhir, kerusuhan terjadi di Wamena, Jayawiyaja, Papua, Senin (23/9/2019) dan Distrik Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua, Kamis (26/9/2019). 

Di Wamena, sebanyak 33 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. 

"Pertama, kami minta kepada kepala daerah untuk terus melakukan koordinasi, komunikasi dengan Forkompimda, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat," kata Tjahjo usai meneken kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Baca juga: 30 Kios Terbakar di Pegunungan Bintang Papua, Ini Penyebabnya

Hal itu guna memastikan ada kesamaan pandangan dalam menghadapi masalah. Sehingga, Tjahjo berharap semua pihak di wilayah Papua tak terpengaruh dengan isu-isu yang justru bisa memancing konflik.

"Hati-hati terhadap berita hoaks, jangan mudah termakan isu, ini harus disadarkan kepada semua pihak, hati-hati itu isu yang bisa adu domba lewat media-media sosial yang tidak bertanghung jawab," kata dia.

 

Selain itu, Tjahjo juga meminta seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua dan Papua Barat untuk tetap fokus melayani masyarakat dengan baik.

"Kalau ada demo, diterima dengan baik, diajak dialog dengan baik apa aspirasinya sampaikan aspirasinya baik ke pusat maupun DPR. Saya kira membangun komunikasi dialog penting. Kita ini sesama bangsa. Mari membangun dialog, membangun sebuah persepsi, pemahaman yang sama dengan satu masalah, jangan percaya pada isu yang katanya, katanya," ujar dia.

Aksi unjuk rasa siswa di Kota Wamena, Papua, Senin (23/9/2019), berujung rusuh.

Baca juga: Korban Tewas Kerusuhan Wamena Bertambah Jadi 33 Orang

Demonstran bersikap anarkistis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN, dan beberapa kios masyarakat.

Unjuk rasa yang berujung rusuh itu diduga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswanya di Wamena.

Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja memastikan bahwa alasan massa melakukan aksi anarkistis di Wamena adalah karena mereka termakan kabar tidak benar atau hoaks.

Sementara di Oksibil, kerusuhan disertai pembakaran terjadi di Jalan Balusu.

Baca juga: Kronologi Kerusuhan dan Pembakaran 150 Kios di Oksibil, Papua

Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 150 kios terbakar. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes AM Kamal mengatakan, kejadian tersebut dilakukan oleh sekelompok pemuda yang berjumlah sekitar tujuh orang.

Menurut Kamal, para pemuda tersebut dalam kondisi dipengaruhi minuman keras.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com