Kompas.com - 27/09/2019, 11:20 WIB
Sidang Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sebagai Presiden DK PBB berlangsung unik, Selasa (7/5/2019). Nuansa batik meraja. Dok KemenluSidang Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sebagai Presiden DK PBB berlangsung unik, Selasa (7/5/2019). Nuansa batik meraja.

KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri baru (Kemenlu) meraih penghargaan Best Campaign dari Awrago dalam ajang Government Social Media Summit (GSMS) 2019, Selasa (24/9/2019).

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Cecep Herawan mengucap terima kasih atas apreasiasi yang diberikan tersebut.

“Penghargaan ini merupakan salah satu apreasiasi atas kinerja Kemenlu yang selalu berusaha memberikan hasil terbaik bagi diseminasi informasi mengenai diplomasi kepada masyarakat," ucapnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/9/2019).

Tak lupa Cecep mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap lembaganya, sehingga media sosial Kemenlu terpilih sebagai the best campaign.

Baca juga: Kemenlu Gelar Malam Apresiasi untuk Pegiat Isu Perlindungan WNI di Luar Negeri

Media sosial telah menjelma menjadi kanal komunikasi yang vital dan strategis antara pemerintah dan masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Itulah yang menjadi alasan diberikannya award sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah dalam mengelola akun media sosial.

Adapun penghargaan tersebut diberikan berdasarkan riset NoLimit, perusahaan yang menggunakan big data dalam memonitor dan menganalisis media daring.

Dalam rentang Agustus 2018 hingga Juli 2019, NoLimit memantau seluruh data aktivitas media sosial pemerintah untuk dianalisis dan diklasifikasikan.

Baca juga: Kemenlu Beberkan Potensi Penerapan Diplomasi Digital

Hasilnya, terkumpul sebanyak total 5.762.655 data media sosial dari berbagai platfor. Terdiri dari akun, engagement, kata kunci, dan tanda pagar (tagar).

Selanjutnya Awrago dan NoLimit menganalisis seluruh data tersebut dan membaginya menjadi 13 kategori.

Pengkategorian ditentukan secara kuantitatif, sedangkan nominasinya sebanyak tiga sampai lima nominasi untuk ke-13 kategori tersebut.

Kemudian, dari nominasi yang ada pemenang ditentukan secara kualitatif oleh para dewan juri, seperti CEO Awrago Karina Kusumawardani, CEO NoLimit Aqsath Rasyi, dan fotografer senior Kompas Arbain Rambey.

Lalu ada pula Envoy untuk Open Government Partnership Maryati Abdullah, dan dosen komunikasi London School of Public Relations Syafiq B. Assegaff.

Baca juga: Duga Keterlibatan Asing dalam Ricuh di Papua, Polri Koordinasi dengan Kemenlu

Lewat ajang GSM Award diharapkan dapat memotivasi pemerintah untuk meningkatkan peran media sosial sebagai publikasi informasi publik dan interaksi dengan masyarakat.

Selain itu, dapat pula meningkatkan kreativitas serta kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.