UU PDSN, Pasal Kontroversi dan Jawaban Wakil Rakyat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Namun dalam RUU tersebut, terdapat pasal-pasal kontroversial, yaitu terkait komponen cadangan. Misalnya pada pasal 28 ayat 1 terkait masyarakat sipil termasuk dalam komponen cadangan yang bersifat sukarela.

Lalu, Pasal 29 dalam UU PSDN mengatur komponen cadangan atau masyarakat sipil dapat dimobilisasi guna memperkuat komponen utama, yaitu TNI dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.

Baca juga: Program Bela Negara di RUU PSDN Dinilai Upaya Militerisasi Warga Sipil

Pasal ini dinilai berbagai pihak memiliki ruang lingkup yang cukup luas dalam aktivitas militer untuk ukuran komponen cadangan, dan dinilai sebagai upaya untuk memiliterisasi masyarakat sipil.

Dugaan itu diperkuat dengan adanya pasal 66 ayat 1 yang mengatur bahwa komponen cadangan atau masyarakat sipil wajib memenuhi panggilan mobilisasi apabila dipanggilan oleh pemerintah.

Bagi setiap komponen cadangan yang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan mobilisasi aktivitas militer, maka akan dipidana paling lama empat tahun.

Tak Ada Pro Kontra

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari sebelumnya mengatakan, tidak ada pasal-pasal yang menuai pro dan kontra dalam pembahasan RUU PSDN, sehingga pengesahan RUU tersebut dapat segera dilakukan DPR.

Menurut Abdul, ada pihak yang salah memahami bela negara dalam RUU PSDN sebagai wajib militer. Padahal, bela negara dalam RUU tersebut sifatnya sukarela.

"Enggak ada wajib militer. Semua sukarela, orang yang enggak ngerti pembahasan, dikiranya bela negara, dianggapnya wajib militer," ujar Abdul saat dikonfirmasi, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Program Bela Negara, Wiranto akan Kunjungi Papua

Abdul mengatakan, bela negara yang bersifat sukarela itu disebut sebagai komponen cadangan yang diisi oleh masyarakat sipil yang akan dilatih.

"Komponen cadangan ini dilatih militer tapi sukarela. Mau daftar ya boleh, kalau enggak, ya enggak apa-apa," kata dia.

Abdul mengatakan, bela negara yang bersifat sukarela itu disebut "komponen cadangan" yang diisi oleh masyarakat sipil yang akan dilatih.

Baca juga: Warga Protes Rukonya Akan Dibongkar untuk Asrama Militer

Namun, kata dia, jika nantinya terjadi situasi darurat seperti perang, maka yang tidak mengikuti pelatihan belum tentu dilibatkan.

"Nanti kalau ada invansi militer jangan minta di depan, karena tidak punya kemampuan. Nah untuk jadi komponen cadangan ini harus mendaftar ya. Ini Tidak identik dengan wajib militer," lanjut dia.