Pansus Pemindahan Ibu Kota Sebut Perlu Kajian Mendalam soal Keamanan

Kompas.com - 27/09/2019, 09:31 WIB
Desain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR. dok BBC IndonesiaDesain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota Negara Ahmad Bakri mengatakan, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terkait keamanan di lokasi ibu kota negara Kalimantan Timur.

Sebab, wilayah Kalimantan Timur berdekatan dengan Malaysia, Brunei Darussalam dan negara lain di sekitarnya. Oleh karena itu, jaminan keamanan harus dipastikan.

"Ini harus jadi perhatian pada pemerintah, jangan sampai kita pindah ibu kota tapi keamanan enggak aman karena pusat pemerintahan di situ. Kalau bermasalah nanti bisa chaos Republik ini," kata Bakri usai rapat kerja Pansus Pemindahan Ibu Kota di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Ibu Kota Dipindah, Anies Harapkan Pembangunan Jakarta Tetap Jalan

Bakri mengatakan, mitra kerja Pansus yakni Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sudah memahami dan memiliki rencana untuk mengantisipasi apabila Indonesia berhadapan dengan negara lain.

"Sudah antisipasi kalau kita menghadapi negara-negara tetangga, laut milik dunia. Beda dengan Jakarta, di sekitar itu milik kita," ucap Bakri.

"Ini sedang diminta teman-teman untuk lengkapi dokumen sehingga pemindahan ibu kota tidak jadi masalah. Bagaimanapun keamanan negara nomor satu," ujarnya.

Selanjutnya, Bakri menambahkan, regulasi terkait pemindahan ibu kota negara harus segera dipersiapkan agar rencana pemindahan ibu kota memiliki payung hukum yang jelas.

"Sehingga perlu payung hukum Menkumham agar pemerintahan sekarang dan nanti bersinergi, karena bagaimanapun jadi satu momentum dan keinginan masyarakat daerah sana yang menerima jadi ibu kota," kata Bakri.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X