Mabes Polri: Polisi Tidak Boleh Intervensi Media

Kompas.com - 27/09/2019, 08:30 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri menekankan, personel polisi tidak diperbolehkan menghalang-halangi kerja jurnalistik.

Demikian ditegaskan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menanggapi sejumlah tindak kekerasan polisi terhadap jurnalis saat demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Selasa (24/9/2019) dan Rabu (25/9/2019).

Tidak hanya di Jakarta, kekerasan polisi terhadap jurnalis diketahui juga terjadi di sejumlah daerah.

"Yang jelas, enggak boleh mengintervensi media. Media dilindungi (Undang-Undang)," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Banyak Kekerasan terhadap Jurnalis, Dewan Pers Didesak Aktifkan Pedoman Khusus

Di sisi lain, Dedi sekaligus meminta jurnalis di lapangan mengenakan tanda pengenal yang bisa dilihat secara jelas oleh personel polisi. Tanda pengenal yang dimaksud, salah satunya yaitu rompi bertuliskan "pers".

Jurnalis yang bertugas di lapangan, khususnya di arena kerusuhan, juga disarankan memosisikan diri di tempat yang aman.

"Saya sudah nenyampaikan berulang kali ke pemred, IJTI, Dewan Pers agar saar teman media yang meliput kerusuhan dan dalam tanda kutip diprediksi akan terjadi keributan, saya minta semuanya dibekali rompi yang ada tulisan pers," ungkap Dedi.

Baca juga: Jokowi Telepon Kapolri soal Kekerasan Polisi Terhadap Demonstran

Dedi pun mengaku sudah meminta agar anggota polisi yang melakukan pelanggaran tersebut ditindak tegas oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda setempat.

Sanksi yang menanti aparat tersebut dapat berupa sanksi disiplin maupun pidana, tergantung alat bukti yang ditemukan.

Berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), ada empat orang jurnalis yang menjadi korban kekerasan aparat polisi di Jakarta. Selain wartawan Kompas.com, tiga lainnya adalah dari IDN Times, Katadata dan Metro TV.

Baca juga: Polisi Intimidasi Jurnalis TVRI Saat Liput Demo Mahasiswa di Palu, Semua Rekaman Dihapus

Sementara itu, AJI mendapat laporan ada tiga jurnalis mengalami kekerasan akibat merekam aksi kekerasan yang dilakukan aparat di Makassar. Antara lain mereka berasal dari media inikata.com dan Makassar Today.

Di Jayapura, ada tiga jurnalis yang dihalang-halangi polisi saat meliput aksi mahasiswa Papua. Mereka berasal dari media The Jakarta Post (kontributor), Jubi, dan Suara Papua. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Gelar Kajian Ilmiah Menyongsong Tatanan Baru

Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Gelar Kajian Ilmiah Menyongsong Tatanan Baru

Nasional
Kemenlu: Jumlah WNI Meninggal akibat Covid-19 di Saudi Bertambah 6 Orang

Kemenlu: Jumlah WNI Meninggal akibat Covid-19 di Saudi Bertambah 6 Orang

Nasional
Yuri: Sebagian Besar Penderita Covid-19 Tak Punya Gejala Klinis Berat

Yuri: Sebagian Besar Penderita Covid-19 Tak Punya Gejala Klinis Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X