DPR Soroti Jaminan Keamanan dan Pertahanan di Kalimantan Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait pemindahan ibu kota negara menggelar rapat kerja gabungan dengan sejumlah kementerian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Sejumlah perwakilan kementerian yang diundang dalam rapat itu di antaranya Kemenpan RB, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan. Kemudian, Panglima TNI dan Kapolri.

Dalam rapat, anggota Pansus Ibu kota Negara, Sarmudji menyoroti jaminan keamanan dan pertahanan di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru.

Baca juga: Ibu Kota Dipindah, Anies Harapkan Pembangunan Jakarta Tetap Jalan

Menurut dia, pemerintah harus dapat menjamin lokasi ibu kota baru tak ada gangguan keamanan.

"Kalau geser ke Kalimantan Timur, ada beberapa hal yang sudah disampaikan namun harus dijelaskan antisipasi yang harus dilakukan kalau terjadi ancaman," kata Sarmudji dalam rapat.

Sarmudji juga mempertanyakan kajian geostrategi Ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menurut dia, apabila ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, lokasi ibu kota akan semakin dekat dengan konflik internasional yaitu di dekat perairan Natuna Utara.

"DKI Jakarta kan letaknya jauh dari Naruna namun sekarang dengan kebijakan yang akan dijalankan (Kalimantan Timur), lokasinya semakin dekat," ujar dia.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Anies Singgung 3 Agenda Pembangunan Jakarta

Sementara itu, anggota Pansus, Bambang Haryo menilai, ibu kota sebaiknya tidak terlalu luas karena akan mempersulit TNI-Polri dalam mengamankan wilayah tersebut.

Bambang menyarankan, lokasi gedung Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan tidak ditempatkan pada satu lokasi dengan kantor presiden dan wakil presiden.

Hal itu, kata dia, untuk mengantisipasi apabila ada serangan terhadap pemerintahan Indonesia.

"Dalam UU dikatakan kalau presiden atau wakil presiden tidak ada, maka penggantinya adalah Mendagri, Menlu, dan Menhan. Karena itu mereka tidak boleh bergabung dengan Presiden dan Wakil Presiden," kata Bambang.

Menanggapi hal itu, Kasum TNI Joni Supriyanto mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi apabila ada serangan dari pihak Internasional.

Ia menjamin, ibu kota baru terlindungi dari serangan udara langsung dengan didesainnya lokasi pesawat tempur satuan TNI AU di Kalimantan Timur.

"Ada satuan udara TNI AU dan radarnya melengkapi itu, jadi ibu kota harus terlindung dari serangan udara langsung musuh, jadi makaya ada desain di sana pesawat tempur," kata Joni.