Kompas.com - 26/09/2019, 14:49 WIB
Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak berunjuk rasa di DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (25/9/2019). Dalam aksi damai yang diikuti mahasiswa dari berbagai kampus se-Pontianak tersebut mereka menolak UU KPK hasil revisi, pengesahan Rancangan KUHP serta RUU Pertanahan. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/foc. ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANGSejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak berunjuk rasa di DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (25/9/2019). Dalam aksi damai yang diikuti mahasiswa dari berbagai kampus se-Pontianak tersebut mereka menolak UU KPK hasil revisi, pengesahan Rancangan KUHP serta RUU Pertanahan. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud Md meminta mahasiswa untuk menghentikan aksi unjuk rasanya dahulu setelah rentetan unjuk rasa di sejumlah daerah beberapa hari terakhir.

Mahfud mengatakan, aksi unjuk rasa perlu dihentikan sementara supaya pemerintah bersama DPR dapat mengkaji dan mengolah aspirasi para mahasiswa yang telah disampaikan.

"Sekarang waktunya cooling down. Untuk apa? Biar diolah dulu isi demonya. Kalau didemo terus, kapan lalu diolah? Didemo terus padahal sudah ditangkap maksudnya," kata Mahfud di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Ini 10 Tuntutan Demo Mahasiswa di Surabaya

Mahfud menuturkan, dirinya tak mempermasalahkan aksi mahasiswa yang terjadi belakangan. Namun, ia menyayangkan ketika aksi unjuk rasa berakhir rusuh dan merusak aneka fasilitas publik.

"Jangan hanya demonya yang dilakukan apalagi sampai merusak. Tadi saya sudah bilang jangan membakar, jangan membakar hati dan membakar gedung. Membakar hati itu memanas-manasi terus," ujar Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan itu.

Saat ditanya soal dugaan aksi unjuk rasa mahasiswa diboncengi oleh kepentingan sejumlah pihak untuk menurunkan Presiden Joko Widodo, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menanggapi santai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Mahfud, setiap gerakan atau aksi unjuk rasa selalu ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Namun, ia menilai hal itu bukan hal yang perlu dikhawatirakan.

"Tapi itu tidak pernah jadi arus utama, ada sih yang menumpang, yang menumpang itu ada tapi enggak pernah menjadi perhatian publik karena yang menjadi perhatian publik aspirasi utamanya," kata Mahfud.

Baca juga: Sempat Kritis, Mahasiswa Al-Azhar Faisal Amir Mulai Bisa Berbicara dan Kenali Keluarga

Seperti diketahui, pada pekan ini telah terjadi aksi unjuk rasa oleh mahasiswa di berbagai daerah dengan sejumlah tuntutan antara lain menolak revisi KUHP dan menolak UU KPK hasil revisi.

Beberapa aksi unjuk rasa itu berujung ricuh. Di Jakarta, polisi mencatat ada 265 mahasiswa yang mengalami luka-luka imbas kericuhan seusai unjuk rasa di depan Gedung DPR, Selasa (24/9/2019) lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas 'Hacker' Brasil

Saat Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas 'Hacker' Brasil

Nasional
5 Fakta Tabrakan LRT di Cibubur, Diduga Human Error hingga Dirut INKA Minta Maaf

5 Fakta Tabrakan LRT di Cibubur, Diduga Human Error hingga Dirut INKA Minta Maaf

Nasional
Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Nasional
Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Nasional
Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

Nasional
Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Nasional
Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.