Kompas.com - 26/09/2019, 14:49 WIB
Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak berunjuk rasa di DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (25/9/2019). Dalam aksi damai yang diikuti mahasiswa dari berbagai kampus se-Pontianak tersebut mereka menolak UU KPK hasil revisi, pengesahan Rancangan KUHP serta RUU Pertanahan. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/foc. ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANGSejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak berunjuk rasa di DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (25/9/2019). Dalam aksi damai yang diikuti mahasiswa dari berbagai kampus se-Pontianak tersebut mereka menolak UU KPK hasil revisi, pengesahan Rancangan KUHP serta RUU Pertanahan. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud Md meminta mahasiswa untuk menghentikan aksi unjuk rasanya dahulu setelah rentetan unjuk rasa di sejumlah daerah beberapa hari terakhir.

Mahfud mengatakan, aksi unjuk rasa perlu dihentikan sementara supaya pemerintah bersama DPR dapat mengkaji dan mengolah aspirasi para mahasiswa yang telah disampaikan.

"Sekarang waktunya cooling down. Untuk apa? Biar diolah dulu isi demonya. Kalau didemo terus, kapan lalu diolah? Didemo terus padahal sudah ditangkap maksudnya," kata Mahfud di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Ini 10 Tuntutan Demo Mahasiswa di Surabaya

Mahfud menuturkan, dirinya tak mempermasalahkan aksi mahasiswa yang terjadi belakangan. Namun, ia menyayangkan ketika aksi unjuk rasa berakhir rusuh dan merusak aneka fasilitas publik.

"Jangan hanya demonya yang dilakukan apalagi sampai merusak. Tadi saya sudah bilang jangan membakar, jangan membakar hati dan membakar gedung. Membakar hati itu memanas-manasi terus," ujar Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan itu.

Saat ditanya soal dugaan aksi unjuk rasa mahasiswa diboncengi oleh kepentingan sejumlah pihak untuk menurunkan Presiden Joko Widodo, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menanggapi santai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Mahfud, setiap gerakan atau aksi unjuk rasa selalu ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Namun, ia menilai hal itu bukan hal yang perlu dikhawatirakan.

"Tapi itu tidak pernah jadi arus utama, ada sih yang menumpang, yang menumpang itu ada tapi enggak pernah menjadi perhatian publik karena yang menjadi perhatian publik aspirasi utamanya," kata Mahfud.

Baca juga: Sempat Kritis, Mahasiswa Al-Azhar Faisal Amir Mulai Bisa Berbicara dan Kenali Keluarga

Seperti diketahui, pada pekan ini telah terjadi aksi unjuk rasa oleh mahasiswa di berbagai daerah dengan sejumlah tuntutan antara lain menolak revisi KUHP dan menolak UU KPK hasil revisi.

Beberapa aksi unjuk rasa itu berujung ricuh. Di Jakarta, polisi mencatat ada 265 mahasiswa yang mengalami luka-luka imbas kericuhan seusai unjuk rasa di depan Gedung DPR, Selasa (24/9/2019) lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.