Polemik Revisi UU KPK, Mahfud MD Usul Diselesaikan Lewat "Legislative Review"

Kompas.com - 26/09/2019, 14:27 WIB
Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyampaikan konferensi pers Membaca Indonesia Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (25/9/2019). Gerakan Suluh Kebangsaan menyatakan pada rentang waktu 2019-2024 kondisi Indonesia masih diwarnai dengan politik identitas dan ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyampaikan konferensi pers Membaca Indonesia Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (25/9/2019). Gerakan Suluh Kebangsaan menyatakan pada rentang waktu 2019-2024 kondisi Indonesia masih diwarnai dengan politik identitas dan ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengusulkan polemik revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi diselesaikan lewat legislative review di DPR.

Mahfud menjelaskan, mekanisme legislative review membuat UU KPK hasil revisi tetap berlaku namun pemerintah dan DPR akan membahas peubahan UU KPK itu kembali lewat program legislasi nasional di masa sidang berikutnya.

"Kalau saya sih menyarankan legislative review saja. Nunggu DPR ini, ya sudah disahkan sudah sesuai prosedur, disahkan. Nanti begitu pemerintah membuat prolegnas baru bersama DPR, masukkan (legislative review), tolong kita bahas lagi," kata Mahfud dalam jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Dua Kali Jokowi Nyatakan Tolak Batalkan UU KPK Hasil Revisi, Apa Alasannya?

Menurut Mahfud, legislative review merupakan jalan yang paling lembut dan prosedural untuk menyelesaikan polemik revisi UU KPK.

Mahfud menambahkan, legislative review itu merupakan proses legislasi biasa yang tidak menimbulkan keributan dan bisa diprioritaskan di awal pemerintahan nanti.

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan itu melanjutkan, bila tak yakin DPR akan memperbaiki UU KPK hasil revisi lewat legislative review, publik bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Pilih jalan kedua yaitu judicial review. Artinya, Mahkamah Konstitusi diminta membatalkan, itu jalan konstitusional yang bagus," kata mantan ketua MK ini. 

Namun, Mahfud mengingatkan bahwa MK tidak akan membatalkan UU hanya karena diprotes banyak orang. Selama UU tersebut sudah sesuai dengan konstitusi dan disusun melalui prosedur yang benar, maka judicial review dapat ditolak MK.

"MK itu bisa menyatakan itu urusan DPR dan pemerintah sehingga kembali ke legislative review lagi," kata pakar hukum tata negara itu.

Saat ditanya soal peluang UU KPK hasil revisi dibatalkan lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), Mahfud menyebut bahwa perppu pun nantinya juga bisa ditolak oleh DPR.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X