Kompas.com - 26/09/2019, 12:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai, Presiden Joko Widodo dapat berkaca pada pengalaman presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyikapi penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Kala itu, SBY dan DPR periode 2009-2014 menghadapi penolakan keras dari masyarakat mengenai ketentuan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam Undang-Undang Pilkada.

"Dalam situasi genting, beliau (SBY) bisa bersikap tegas tanpa perlu bertanya kiri kanan. Itu adalah karena beliau menguasai permasalahan dan berani mengambil sikap untuk segera menghentikan bergulirnya suatu permasalahan yang harus segera diatasi," kata Amir melalui pesan singkat, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Romo Magnis: Saya Harap Jokowi Berani Terbitkan Perppu Batalkan UU KPK

Ia menambahkan, waktu itu SBY tak segan mengoreksi kebijakan pemerintah dan DPR yang meloloskan ketentuan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam Undang-Undang Pilkada.

Amir menambahkan, seusai meloloskan undang-undang tersebut dan diprotes habis-habisan oleh masyarakat, SBY langsung membentuk tim pengkaji untuk menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan ketentuan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

"Contoh riil adalah pada saat dan timing yang diperlukan beliau tidak ragu membentuk tim pencari fakta dan bahkan perppu sekalipun manakala ada potensi keadaan genting di depan mata," papar Amir.

"Hal tersebut adalah bukti yang sekaligus membantah seolah seorang SBY adalah peragu," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

Sebelumnya, rohaniwan Franz Magnis-Suseno meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi.

Ia berharap Presiden memiliki keberanian untuk menerbitkan perppu.

Saya sangat mengharapkan agar Bapak Presiden mempunyai keberanian untuk mengubah kebijakan yang pasti beliau pikirkan dan mengeluarkan perppu, yang membuat undang-undang itu tidak akan menjadi realitas di hukum Indonesia," ujar Romo Magnis saat ditemui di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (25/9/2019). 

 

Kompas TV Demo yang berujung dengan aksi perusakan yang terjadi selasa malam (24/9) ditanggapi mahasiswa. Mereka menyebut aksi perusakan bukan berasal dari kelompok mahasiswa, melainkan oknum yang tak bertanggung jawab.<br /> <br /> Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas, forum masyarakat kota, dan elemen buruh berkumpul di kantor lembaga bantuan hukum Jakarta.<br /> <br /> Mereka menyayangkan tindakan kepolisian dalam menangani demo yang digelar di depan gedung DPR pada selasa malam (24/9).<br /> <br /> Mahasiswa juga mengomentari soal demo yang berujung perusakan. Mereka menilai aksi perusakan bukan dilakukan kelompok mahasiswa tetapi oknum. #BEMUI #MahasiswaDemo #UnjukRasa
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Nasional
Tanda Tanya Capres PDI-P: antara Kalkulasi dan Strategi Megawati

Tanda Tanya Capres PDI-P: antara Kalkulasi dan Strategi Megawati

Nasional
Wakasal Jadi Warga Kehormatan Keraton Sumenep, Bergelar “Witjaksono Noto Segoro”

Wakasal Jadi Warga Kehormatan Keraton Sumenep, Bergelar “Witjaksono Noto Segoro”

Nasional
Dewas KPK: Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup, Putusannya Terbuka

Dewas KPK: Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup, Putusannya Terbuka

Nasional
KPK Bantah Novel soal Diperingatkan Firli Saat Usut Kasus Edhy Prabowo

KPK Bantah Novel soal Diperingatkan Firli Saat Usut Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Prabowo Sebut Tentara hingga Intelijen Unggul Aspek Penting Ketahanan Nasional

Prabowo Sebut Tentara hingga Intelijen Unggul Aspek Penting Ketahanan Nasional

Nasional
Kala Susi Pudjiastuti Realistis Saat Didorong Maju Capres

Kala Susi Pudjiastuti Realistis Saat Didorong Maju Capres

Nasional
Novel Baswedan Mengaku Pernah Diminta Firli Tak Telalu Menyerang Saat Usut Edhy Prabowo

Novel Baswedan Mengaku Pernah Diminta Firli Tak Telalu Menyerang Saat Usut Edhy Prabowo

Nasional
Eks Dubes RI Nilai Lawatan Jokowi ke Rusia Bisa Lepas Blokade Ekonomi

Eks Dubes RI Nilai Lawatan Jokowi ke Rusia Bisa Lepas Blokade Ekonomi

Nasional
Kini Masker Harus Dipakai Lagi di Ruang Terbuka

Kini Masker Harus Dipakai Lagi di Ruang Terbuka

Nasional
Seluruh Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Tiba di Tanah Suci

Seluruh Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Tiba di Tanah Suci

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P soal Deklarasi Capres 2024 | Ucapan Selamat Jokowi ke Apriyani/Fadia

[POPULER NASIONAL] PDI-P soal Deklarasi Capres 2024 | Ucapan Selamat Jokowi ke Apriyani/Fadia

Nasional
Memilih Damai Menolak Perang

Memilih Damai Menolak Perang

Nasional
Pemerintah Siapkan 28 Jenis Pelatihan untuk Warga Lokal di IKN

Pemerintah Siapkan 28 Jenis Pelatihan untuk Warga Lokal di IKN

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Kombinasi Vaksinasi dan Masker Efektif Cegah Covid-19

Epidemiolog Ingatkan Kombinasi Vaksinasi dan Masker Efektif Cegah Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.