Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Muda Golkar Ini Prihatin Demo Pelajar Berujung Ricuh

Kompas.com - 26/09/2019, 10:51 WIB
Kurniasih Budi

Editor

KOMPAS.com - Demonstrasi guna menyampaikan pendapat sudah dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa.

Puncak unjuk rasa terjadi pada Selasa (24/9/2019) di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Atas desakan mahasiswa tersebut, DPR setuju untuk menunda pengesahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana, hingga waktu yang belum ditentukan.

Mahasiswa pun diimbau untuk tak menggelar demo kembali. Imbauan banyak pihak itu diindahkan oleh para mahasiswa.

Sayangnya, aksi unjuk rasa kembali muncul, Rabu (25/9/2019). Bahkan, demonstrasi itu lebih brutal dibandingkan sebelumnya.

Para peserta aksk senagian besar merupakan pelajar sekolah menengah. Mereka menggelar demo dengan masih berpakaian seragam sekolahnya, hingga malam hari.

Keprihatinan

Kondisi ini tentu membuat berbagai pihak prihatin lantaran para pelajar yang masih tergolong anak-anak sudah terimbas urusan politik.

Hal itu pula yang membuat Partai Golkar menyesalkan kejadian demo para pelajar yang juga berujung bentrokan dengan petugas keamanan.

“Kami, kader muda Partai Golkar mengimbau agar tidak ada pihak yang melibatkan ataupun mendorong anak-anak terlibat dalam unjuk rasa, serta kepada anak-anak sekolah untuk menahan diri dan mengutamakan pendidikan,” ujar Meutya Hafid, kader Partai Golkar yang juga duduk di DPR, dalam pernyataan tertulis, Kamis (26/9/2019).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, Senin (19/3/2018), usai RDPU bersama Menkominfo dan operator telekomunikasi di parlemenKOMPAS.com/Fatimah Kartini Bohang Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, Senin (19/3/2018), usai RDPU bersama Menkominfo dan operator telekomunikasi di parlemen

Namun Meutya juga menyadari bahwa kebebasan berpendapat juga dijamin dan dilindungi  undang-undang.

"Pada prinsipnya, kami amat menghargai kebebasan berpendapat. Kami memahami bahwa berunjuk rasa adalah salah satu bagian dari demokrasi guna menyuarakan pendapat. Karena itulah, sebagian tuntutan mahasiswa menjadi masukan bagi Partai Golkar dalam memutuskan menunda pengusahan RKUHP,” ujar Meutya.

Hanya saja, Partai Golkar menyesalkan demo yang berujung kekerasan, bahkan perusakan fasilitas umum.

"Kami dari Partai Golkar mengajak seluruh masyarakat untuk menjauhi kekerasan. Agar mahasiswa yang betul tulus perjuangannya tidak terprovokasi oleh kemungkinan adanya pihak lain. Serta, agar dalam penyampaian aspirasinya mahasiswa mengutamakan keselamatan. Baik dirinya aparat, maupun masyarakat umum yang ada di sekitarnya,” ungkap Meutya.

Sebagai partai politik yang selalu peduli dengan suara rakyat, Meutya berharap, setiap elemen masyarakat dapat menyalurkan pendapatnya melalui secara tepat.

“Sesuai arahan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bahwa Golkar mencermati dinamika yang terjadi, dengan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com