Kompas.com - 26/09/2019, 10:51 WIB
Pelajar melempari polisi dengan batu saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Pejompongan, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Demo yang melibatkan pelajar dari berbagai tingkatan menengah ke atas dan diwarnai kericuhan pada Rabu kemarin masih terkait aksi penolakan UU KPK dan RKUHP yang telah bergulir di sejumlah daerah sejak awal pekan. ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSPelajar melempari polisi dengan batu saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Pejompongan, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Demo yang melibatkan pelajar dari berbagai tingkatan menengah ke atas dan diwarnai kericuhan pada Rabu kemarin masih terkait aksi penolakan UU KPK dan RKUHP yang telah bergulir di sejumlah daerah sejak awal pekan.

KOMPAS.com - Demonstrasi guna menyampaikan pendapat sudah dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa.

Puncak unjuk rasa terjadi pada Selasa (24/9/2019) di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Atas desakan mahasiswa tersebut, DPR setuju untuk menunda pengesahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana, hingga waktu yang belum ditentukan.

Mahasiswa pun diimbau untuk tak menggelar demo kembali. Imbauan banyak pihak itu diindahkan oleh para mahasiswa.

Sayangnya, aksi unjuk rasa kembali muncul, Rabu (25/9/2019). Bahkan, demonstrasi itu lebih brutal dibandingkan sebelumnya.

Para peserta aksk senagian besar merupakan pelajar sekolah menengah. Mereka menggelar demo dengan masih berpakaian seragam sekolahnya, hingga malam hari.

Keprihatinan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kondisi ini tentu membuat berbagai pihak prihatin lantaran para pelajar yang masih tergolong anak-anak sudah terimbas urusan politik.

Hal itu pula yang membuat Partai Golkar menyesalkan kejadian demo para pelajar yang juga berujung bentrokan dengan petugas keamanan.

“Kami, kader muda Partai Golkar mengimbau agar tidak ada pihak yang melibatkan ataupun mendorong anak-anak terlibat dalam unjuk rasa, serta kepada anak-anak sekolah untuk menahan diri dan mengutamakan pendidikan,” ujar Meutya Hafid, kader Partai Golkar yang juga duduk di DPR, dalam pernyataan tertulis, Kamis (26/9/2019).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, Senin (19/3/2018), usai RDPU bersama Menkominfo dan operator telekomunikasi di parlemenKOMPAS.com/Fatimah Kartini Bohang Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, Senin (19/3/2018), usai RDPU bersama Menkominfo dan operator telekomunikasi di parlemen

Namun Meutya juga menyadari bahwa kebebasan berpendapat juga dijamin dan dilindungi  undang-undang.

"Pada prinsipnya, kami amat menghargai kebebasan berpendapat. Kami memahami bahwa berunjuk rasa adalah salah satu bagian dari demokrasi guna menyuarakan pendapat. Karena itulah, sebagian tuntutan mahasiswa menjadi masukan bagi Partai Golkar dalam memutuskan menunda pengusahan RKUHP,” ujar Meutya.

Hanya saja, Partai Golkar menyesalkan demo yang berujung kekerasan, bahkan perusakan fasilitas umum.

"Kami dari Partai Golkar mengajak seluruh masyarakat untuk menjauhi kekerasan. Agar mahasiswa yang betul tulus perjuangannya tidak terprovokasi oleh kemungkinan adanya pihak lain. Serta, agar dalam penyampaian aspirasinya mahasiswa mengutamakan keselamatan. Baik dirinya aparat, maupun masyarakat umum yang ada di sekitarnya,” ungkap Meutya.

Sebagai partai politik yang selalu peduli dengan suara rakyat, Meutya berharap, setiap elemen masyarakat dapat menyalurkan pendapatnya melalui secara tepat.

“Sesuai arahan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bahwa Golkar mencermati dinamika yang terjadi, dengan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Dibatalkan, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Dibatalkan, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.