Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Muda Golkar Ini Prihatin Demo Pelajar Berujung Ricuh

Kompas.com - 26/09/2019, 10:51 WIB
Kurniasih Budi

Editor

KOMPAS.com - Demonstrasi guna menyampaikan pendapat sudah dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa.

Puncak unjuk rasa terjadi pada Selasa (24/9/2019) di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Atas desakan mahasiswa tersebut, DPR setuju untuk menunda pengesahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana, hingga waktu yang belum ditentukan.

Mahasiswa pun diimbau untuk tak menggelar demo kembali. Imbauan banyak pihak itu diindahkan oleh para mahasiswa.

Sayangnya, aksi unjuk rasa kembali muncul, Rabu (25/9/2019). Bahkan, demonstrasi itu lebih brutal dibandingkan sebelumnya.

Para peserta aksk senagian besar merupakan pelajar sekolah menengah. Mereka menggelar demo dengan masih berpakaian seragam sekolahnya, hingga malam hari.

Keprihatinan

Kondisi ini tentu membuat berbagai pihak prihatin lantaran para pelajar yang masih tergolong anak-anak sudah terimbas urusan politik.

Hal itu pula yang membuat Partai Golkar menyesalkan kejadian demo para pelajar yang juga berujung bentrokan dengan petugas keamanan.

“Kami, kader muda Partai Golkar mengimbau agar tidak ada pihak yang melibatkan ataupun mendorong anak-anak terlibat dalam unjuk rasa, serta kepada anak-anak sekolah untuk menahan diri dan mengutamakan pendidikan,” ujar Meutya Hafid, kader Partai Golkar yang juga duduk di DPR, dalam pernyataan tertulis, Kamis (26/9/2019).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, Senin (19/3/2018), usai RDPU bersama Menkominfo dan operator telekomunikasi di parlemenKOMPAS.com/Fatimah Kartini Bohang Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, Senin (19/3/2018), usai RDPU bersama Menkominfo dan operator telekomunikasi di parlemen

Namun Meutya juga menyadari bahwa kebebasan berpendapat juga dijamin dan dilindungi  undang-undang.

"Pada prinsipnya, kami amat menghargai kebebasan berpendapat. Kami memahami bahwa berunjuk rasa adalah salah satu bagian dari demokrasi guna menyuarakan pendapat. Karena itulah, sebagian tuntutan mahasiswa menjadi masukan bagi Partai Golkar dalam memutuskan menunda pengusahan RKUHP,” ujar Meutya.

Hanya saja, Partai Golkar menyesalkan demo yang berujung kekerasan, bahkan perusakan fasilitas umum.

"Kami dari Partai Golkar mengajak seluruh masyarakat untuk menjauhi kekerasan. Agar mahasiswa yang betul tulus perjuangannya tidak terprovokasi oleh kemungkinan adanya pihak lain. Serta, agar dalam penyampaian aspirasinya mahasiswa mengutamakan keselamatan. Baik dirinya aparat, maupun masyarakat umum yang ada di sekitarnya,” ungkap Meutya.

Sebagai partai politik yang selalu peduli dengan suara rakyat, Meutya berharap, setiap elemen masyarakat dapat menyalurkan pendapatnya melalui secara tepat.

“Sesuai arahan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bahwa Golkar mencermati dinamika yang terjadi, dengan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com