Jokowi Diminta Segera Bersikap untuk Padamkan Gejolak Protes Mahasiswa

Kompas.com - 25/09/2019, 19:01 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Forum Titik Temu di Jakarta, Rabu (18/9/2019). Forum Titik Temu yang diprakarsai oleh Nurcholish Madjid Society, Jaringan Gusdurian dan MAARIF Institute For Culture And Humanity tersebut mengangkat tema Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Forum Titik Temu di Jakarta, Rabu (18/9/2019). Forum Titik Temu yang diprakarsai oleh Nurcholish Madjid Society, Jaringan Gusdurian dan MAARIF Institute For Culture And Humanity tersebut mengangkat tema Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih belum mengeluarkan pernyataan perihal tuntutan dalam aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah titik di Indonesia.

Diketahui, ribuan mahasiswa memadati depan Gedung DPR RI di Jakarta dan Gedung DPRD di daerah pada Senin (23/9/2019) hingga Selasa (25/9/2019).

Sementara hari ini, di Jakarta mayoritas demonstran merupakan siswa Sekolah Teknik Mesin (STM) yang memadati Senayan hingga Palmerah.

Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ( UU KPK) dan menunda Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP), serta beberapa RUU lainnya.

Baca juga: Ketua DPR Minta Polri Selidiki Dalang Kerusuhan Pasca-demonstrasi Mahasiswa

Sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo mengatakan, Jokowi harus segera mengeluarkan sikap dan pernyataan yang membuat suasana lebih adem.

“Yang penting sekarang memadamkan emosi dulu dari kedua belah pihak,” ujar Imam kepada Kompas.com, Rabu (25/9/2019).

Imam mengatakan, yang saat ini ingin didengar oleh para demonstran dan masyarakat lain yang mendukung aksi ini adalah mengabulkan tuntutan mereka terkait RUU tersebut.

RUU KPK memang sudah disahkan, namun Jokowi masih bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkannya.

Sementara, RKUHP dan RUU lainnya yang dianggap mengandung pasal kontroversial, sebaiknya ditunda pembahasannya.

"Yang penting tidak diterapkan dulu. Keputusan strategis yang lebih menimbulkan gejolak di-hold saja dulu, jangan terus dipaksakan," kata Imam.

Baca juga: Komnas HAM Minta Semua Pihak Tidak Reaktif Sikapi Demonstrasi

Apalagi ada peristiwa penting yang semestinya jadi fokus prioritas pemerintah, yakni penanganan kebakaran hutan dan lahan, kerusuhan di Papua, termasuk pelantikan Jokowi Oktober nanti.

Imam menyayangkan aksi demo mahassiwa kemarin berujung bentrok dengan polisi. Imbasnya, kepercayaan pada aparat, pemerintah, dan DPR akan tercederai.

"Maka tidak ada salahnya untuk dipikir ulang, enggak usah pakai gengsi. Kalau mahasiswa punya persepsi, sulit membalikannya. Apalagi kalau keluarnya dari politisi, akan curiga dulu,” kata Imam.

"Trust harus dibangun di situasi kayak begini. Pemerintah harus fokus pada hal yang utama, lah, jangan lagi memperpanjang," tutur dia.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lapor ke Presiden, MA Sebut Berhasil Memutus Perkara Terbanyak Sepanjang Sejarah

Lapor ke Presiden, MA Sebut Berhasil Memutus Perkara Terbanyak Sepanjang Sejarah

Nasional
Draf RUU Ibu Kota Negara Ditargetkan Rampung Juni 2020

Draf RUU Ibu Kota Negara Ditargetkan Rampung Juni 2020

Nasional
Jokowi Apresiasi Kecepatan Penanganan Perkara di MA

Jokowi Apresiasi Kecepatan Penanganan Perkara di MA

Nasional
Komisi I Setuju Pemerintah Terima Hibah 14 Unit drone ScanEagle dari Amerika Serikat

Komisi I Setuju Pemerintah Terima Hibah 14 Unit drone ScanEagle dari Amerika Serikat

Nasional
Hakim Tegur Sopir Eks Bos AP II Karena Keterangan Berubah-ubah

Hakim Tegur Sopir Eks Bos AP II Karena Keterangan Berubah-ubah

Nasional
Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Nasional
5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

Nasional
MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Nasional
Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

Nasional
Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Nasional
Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Nasional
Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X