Kompas.com - 25/09/2019, 19:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih belum mengeluarkan pernyataan perihal tuntutan dalam aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah titik di Indonesia.

Diketahui, ribuan mahasiswa memadati depan Gedung DPR RI di Jakarta dan Gedung DPRD di daerah pada Senin (23/9/2019) hingga Selasa (25/9/2019).

Sementara hari ini, di Jakarta mayoritas demonstran merupakan siswa Sekolah Teknik Mesin (STM) yang memadati Senayan hingga Palmerah.

Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan menunda Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), serta beberapa RUU lainnya.

Baca juga: Ketua DPR Minta Polri Selidiki Dalang Kerusuhan Pasca-demonstrasi Mahasiswa

Sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo mengatakan, Jokowi harus segera mengeluarkan sikap dan pernyataan yang membuat suasana lebih adem.

“Yang penting sekarang memadamkan emosi dulu dari kedua belah pihak,” ujar Imam kepada Kompas.com, Rabu (25/9/2019).

Imam mengatakan, yang saat ini ingin didengar oleh para demonstran dan masyarakat lain yang mendukung aksi ini adalah mengabulkan tuntutan mereka terkait RUU tersebut.

RUU KPK memang sudah disahkan, namun Jokowi masih bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkannya.

Sementara, RKUHP dan RUU lainnya yang dianggap mengandung pasal kontroversial, sebaiknya ditunda pembahasannya.

"Yang penting tidak diterapkan dulu. Keputusan strategis yang lebih menimbulkan gejolak di-hold saja dulu, jangan terus dipaksakan," kata Imam.

Baca juga: Komnas HAM Minta Semua Pihak Tidak Reaktif Sikapi Demonstrasi

Apalagi ada peristiwa penting yang semestinya jadi fokus prioritas pemerintah, yakni penanganan kebakaran hutan dan lahan, kerusuhan di Papua, termasuk pelantikan Jokowi Oktober nanti.

Imam menyayangkan aksi demo mahassiwa kemarin berujung bentrok dengan polisi. Imbasnya, kepercayaan pada aparat, pemerintah, dan DPR akan tercederai.

"Maka tidak ada salahnya untuk dipikir ulang, enggak usah pakai gengsi. Kalau mahasiswa punya persepsi, sulit membalikannya. Apalagi kalau keluarnya dari politisi, akan curiga dulu,” kata Imam.

"Trust harus dibangun di situasi kayak begini. Pemerintah harus fokus pada hal yang utama, lah, jangan lagi memperpanjang," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.