KILAS

Soal Krisis Kemanusiaan di Rakhine State, Menlu RI Minta Masyarakat Internasional Ambil Langkah Darurat

Kompas.com - 25/09/2019, 18:35 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat memberikan pandangannya ketika hadir pada pertemuan membahas situasi terkini di Rakhine State di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Senin (24/11/2019). DOK. Humas Kementerian Luar Negeri RIMenteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat memberikan pandangannya ketika hadir pada pertemuan membahas situasi terkini di Rakhine State di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Senin (24/11/2019).


KOMPAS.com
- Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta masyarakat internasional untuk mengambil langkah darurat untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan di Rakhine State yang semakin memprihatikan. 

"Setelah gagalnya upaya repatriasi para pengungsi dari perbatasan Myanmar dan Bangladesh pada Agustus lalu, maslah kemanusian di Rakhine State makin memprihatinkan," kata Retno seperti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/9/2019).

Kegagalan repatriasi tersebut kemudian membuat rasa ketidakpercayaan semua elemen masyarakat di pengungsian dan internasional dalam penyelesaian krisis semakin besar.

Ketidakpercayaan ini kemudian menjadi isu utama yang mengganjal penyelesaian krisis kemanusiaan tersebut. 

Hal tersebut disampaikan Menlu Retno saat mengawali pandangannya ketika hadir dalam pertemuan membahas situasi terkini di Rakhine State, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Selasa (24/11/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi Tekankan Isu Rakhine State di Sesi Retreat KTT Asean

"Kompleksitas isu di Rakhine State, Myanmar tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menemukan solusi penyelesaian krisis kemanusiaan ini," ujar Retno yang sejak krisis  berlangsung sudah dua kali mengunjungi para pengungsi Rohingya secara langsung di Cox Bazar, Bangladesh 

Untuk itu, Menlu meminta semua elemen yang terlibat dalam penyelesaian masalah di Rakhine State segera menciptakan situasi kondusif.

Langkah ini penting agar dapat membangun kembali rasa saling percaya antara semua elemen yang terlibat.

“Ini yang sejak awal Indonesia dan Asean lakukan untuk menyelesaikan situasi kemanusiaan di Rakhine State," ujar Menlu.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan dua usulan konkrit yang dapat mendorong penyelesaian krisis kemanusian.

Baca juga: Kampus di Bangladesh Tangguhkan Seorang Mahasiswa karena Berstatus Pengungsi Rohingya

Pertama, mengatasi kebutuhan para pengungsi yang bersifat darurat. Bagi Indonesia, bantuan kemanusiaan harus terus diberikan kepada pengungsi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
Kemenlu Pastikan 3 Korban dalam Video Penyanderaan Abu Sayyaf WNI

Kemenlu Pastikan 3 Korban dalam Video Penyanderaan Abu Sayyaf WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X