LBH Buka Posko Pengaduan Terkait Mahasiswa yang Belum Juga Pulang

Kompas.com - 25/09/2019, 18:18 WIB
Polisi menembakan water bombing saat kericuhan dalam unjuk rasa di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPolisi menembakan water bombing saat kericuhan dalam unjuk rasa di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) membuka posko pengaduan terkait pencarian informasi mahasiswa belum diketahui keberadaannya, pasca-demonstrasi di Gedung DPR, pada Selasa (24/9/2019).

"Kami buka posko pengaduan bagi yang merasa anggota keluarga, teman kuliah, sahabat, atau warga yang belum kembali ke rumah, ke kampus pasca-aksi semalam," ujar Direktur LBH Jakarta Arif Maulana saat jumpa pers di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

Dia mengatakan, mereka yang ingin mengadu bisa langsung menghubungi YLBHI, LBH Jakarta, Kontras, ICJR, dan PP Muhammadiyah apabila membutuhkan pendampingan hukum.

Berdasarkan identifikasi sementara, kata dia, sudah ada 50 orang yang mengadu dari berbagai kampus dengan berbagai alasan sejak Selasa (24/9/2019) malam.

"Ada yang mengatakan temannya ditangkap, belum kembali. Mereka khawatir karena semalam ada sweeping juga dari kepolisian di beberapa wilayah," kata dia.

Baca juga: Ketua DPR Minta Polri Selidiki Dalang Kerusuhan Pasca-demonstrasi Mahasiswa

Diketahui, aksi unjuk rasa mahasiswa dari seluruh daerah di DPR berujung ricuh akibat tindakan represif dari polisi.

Para mahasiswa menyerukan berbagai tuntutan terkait dengan beberapa hal, antara lain soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi, dan berbagai tuntutan lainnya.

Menurut Arif, seperti halnya mahasiswa memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, mereka juga punya hak untuk mendapat bantuan hukum.

"Mereka semua yang ditangkap memiliki hak atas bantuan hukum. Itu harus diberikan kepolisian kepada mereka. Prinsip praduga tak bersalah harus dikedepankan, tidak boleh ada penghalang-halangan hak atas bantuan hukum," kata dia.

Selain membuka posko pengaduan, pihaknya juga meminta supaya kepolisian dan institusi berwenang terbuka mengenai hal tersebut.

"Jangan sampai ada mahasiswa dan warga yang tidak diketahui keberadaannya, hilang dan tiba-tiba kasusnya masuk ke pengadilan," tutur dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X