Aliansi Mahasiswa Desak Pemerintah Usut Dugaan Kekerasan Aparat

Kompas.com - 25/09/2019, 16:27 WIB
Aliansi Mahasiswa Indonesia Menggugat (AMIM) dalam konferensi persnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Rabu (25/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOAliansi Mahasiswa Indonesia Menggugat (AMIM) dalam konferensi persnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Rabu (25/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Indonesia Menggugat (AMIM) mendesak pemerintah untuk mengusut kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan saat aksi massa mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Selasa (24/9/2019).

Aliansi tersebut terdiri dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN), Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro, Universitas Tarumanegara, Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), dan Universitas Tama Jagakarsa.

Salah satu anggota aliansi Luthfi Hardi menyatakan, kekerasan yang diduga dilakukan aparat kepolisian terhadap mahasiswa telah mencederai demokrasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Mendesak pemerintah untuk mengusut aparat yang diduga melakukan tindakan represif. Padahal demonstrasi kami lakukan menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan DPR yang keliru," ujar Luthfi, mahasiswa UIN, dalam konferensi persnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Baca juga: Kakak Mahasiswa Al Azhar: Faisal Memar seperti Dipukul Berkali-kali

Diakui Luthfi, aksi massa yang dilakukan mahasiswa tersebut merespons rancangan undang-undang yang bermasalah, misalnya UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut dia, aksi para demonstran merupakan tanggapan dari kelalaian DPR dan pemerintah yang membuat UU tidak berdasarkan kepentingan masyarakat.

"Gerakan ini memberikan peringatan bahwa negeri ini bukan hanya milik para penguasa semata yang bisa mengatur kebijakan melalui kepentinganya sendiri, melainkan milik bersama seluruh rakyat," tuturnya.

Baca juga: Aparat yang Tangkap Mahasiswa di Dalam Masjid Bakal Disanksi

Demo yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah pada Senin (23/9/2019) dan Selasa (24/9/2019) berujung ricuh dengan aparat keamanan.

Diketahui, demo tersebut digelar karena menolak Rancang RKUHP dan revisi UU KPK.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X