Kompas.com - 25/09/2019, 14:17 WIB
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo terbuka pada perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang ingin beraudiensi.

Saat aksi demonstrasi Selasa (24/9/2019) kemarin, lanjut Indra, Bambang sedianya ingin turun ke lapangan bertemu mahasiswa. Tetapi, keinginan itu menjadi sulit direalisasikan karena demonstrasi berujung ricuh.

"Pak Ketua DPR dengan sangat rendah hati ingin bertemu dengan mahasiswa ke lapangan. Tapi temen-temen anarkis di lapangan. Kan itu jadi sulit," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Baca juga: Demo Mahasiswa di Manado Ricuh, Polisi Dilempari Batu

Apalagi, menurut Indra, DPR bersama pemerintah sudah memenuhi tuntutan mahasiswa, yakni menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pertanahan, RUU Minerba dan RUU Pemasyarakatan (PAS).

Meski demikian, Indra memastikan, pimpinan DPR masih membuka peluang audiensi dengan mahasiswa.

Menurut jadwal, Rabu menjelang sore, perwakilan BEM sejumlah universitas bakal bertemu dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Pertemuan ini merupakan implementasi dari rencana yang tertunda, Selasa kemarin.

"Sore ini nanti Pak Ketua DPR akan bertemu dengan BEM, mungkin akan mengkomunikasikan lagi apa yang dirisaukan temen-temen mahasiswa. Kita akan bicara sama-sama jalan keluarnya seperti apa," ujar Indra.

Pertemuan Ketua DPR dengan perwakilan BEM sore ini sekaligus akan mengklarifikasi beberapa hal yang muncul dalam aksi demonstrasi Selasa kemarin yang berujung rusuh.

Baca juga: Ini Alasan Polisi Tembakkan Gas Air Mata Saat Demo Mahasiswa di DPR

"Itu bagian mengklarifikasi, karena memang temen-temen mahasiswa sebagian ada yang merasa aneh dari kegiatan mereka, kok jadi meluas dengan kegiatan-kegiatan pengursakan yang tidak dikendalikan," kata dia.

Demo yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah pada Senin (23/9/2019) dan Selasa (24/9/2019) berujung ricuh dengan aparat keamanan.

Diketahui, demonstrasi itu digelar karena menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). 

 

Kompas TV Polisi menangkap dua orang pemuda yang terlibat bentrokan dengan petugas keamanan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Polisi belum memastikan dua pemuda yang ditangkap, merupakan mahasiswa atau provokator. Keduanya ditangkap, karena terlibat pelemparan batu kepada aparat kepolisian. Saat ditangkap, mereka langsung dibawa menuju ke mobil kepolisian untuk diminta keterangan. Mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia kembali unjuk rasa, Selasa (24/9/19). Sorotan mahasiswa terutama tertuju untuk menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Sejumlah pasal dalam RKUHP dianggap mengekang demokrasi dan terlalu mengatur ranah privasi. #ruukpk #demomahasiswa #rkuhp
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Nasional
AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

Nasional
Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Nasional
Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Nasional
Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Nasional
Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Nasional
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.