PDI-P Serahkan Susunan Kepengurusan Baru ke Menkumham

Kompas.com - 25/09/2019, 14:03 WIB
Pengurus PDI-P menyerahkan sejumlah dokumen kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kantor Kemenkumham, Rabu (25/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPengurus PDI-P menyerahkan sejumlah dokumen kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kantor Kemenkumham, Rabu (25/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) menyerahkan susunan kepengurusan hasil Kongres V di Bali, beberapa waktu lalu, kepada Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu (25/9/2019).

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Utut Adianto mengatakan, partainya juga menyerahkan dua dokumen lain kepada Kemenkumham, termasuk perubahan AD/ART partai berlogo kepala banteng tersebut.

"Perubahan AD/ART partai ini adalah putusan kongres kami di Bali walaupun baru selesai sebulan setelahnya kami perlu keseksamaan karena partai kami adalah partai untuk semua orang," kata Utut di Kantor Kemenkumham.

Baca juga: Peluang Gibran Maju Pilkada 2020 dari DPC PDI-P Surakarta Tertutup, Ini Alasannya

Selain susunan pengurus DPP PDI-P serta perubahan AD/ART, Utut dan kawan-kawan juga menyerahkan dokumen berisi susunan Mahkamah Partai.

Utut menuturkan, Mahkamah Partai dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di internal partai.

"Apabila ada sengketa di partai tidak langsung kepada Mahkamah Konstitusi tetapi diselesaikan di Mahkamah Partai. Oleh karena itu, kami membentuk Mahkamah Partai," ujar Utut.

Adapun, susunan kepengurusan yang diserahkan, terdiri dari 27 pengurus PDI-P dan sembilan orang pengurus dari tiga departemen yang ada di dalam tubuh PDI-P.

Baca juga: Dukung Revisi UU KPK, PDI-P Tak Khawatir Ditinggal Pemilih

Penyerahan dokumen itu diikuti oleh sejumlah petinggi PDI-P, antara lain Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga dan diterima oleh Menkumham Yasonna Laoly.

"Terima kasih kepada DPP PDI Perjuangan yang telah menyerahkan ini karena memang sesuai undang-undang partai politik bahwa pengesahan anggaran dasar harus diajukan ke kementerian terkait," kata Yasonna.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB

Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Ini Dicecar Panelis soal Saham Milik Istri

Calon Hakim Ad Hoc Ini Dicecar Panelis soal Saham Milik Istri

Nasional
Kemendagri Sebut Bupati Tanggung Jawab jika Desa Bermasalah di Konawe Tak Selesai

Kemendagri Sebut Bupati Tanggung Jawab jika Desa Bermasalah di Konawe Tak Selesai

Nasional
Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Nasional
Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Nasional
MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Nasional
Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X