Kompas.com - 25/09/2019, 11:38 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat di Hotel Shangri La Jakarta, Sabtu (21/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat di Hotel Shangri La Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

KOMPAS.com - Partai Golkar mendukung sikap pemerintah yang menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Golkar mengapresiasi keinginan pemerintah agar DPR membahas kembali pasal-pasal yang dinilai kontroversial dalam RUU KUHP tersebut.

Airlangga Hartarto menyatakan, Partai Golkar tidak menutup mata terhadap pasal-pasal dalam RUU KUHP yang masih dipermasalahkan oleh masyarakat.

Ia menekankan, RUU KUHP nantinya akan dibahas kembali dalam Badan Musyawarah (Bamus DPR).

Apalagi, draf RKUHP itu mendapat penolakan dari berbagai komponen masyarakat hingga berujung demonstrasi di depan gedung DPR selama dua hari terakhir.

"Kami terus mencermati perkembangan di masyarakat. Ini juga tentunya karena Partai Golkar senantiasa bersama rakyat," ujar Airlangga Hartarto dalam pernyataan tertulis, Rabu (25/9/2019).

Airlangga Hartarto menjelaskan waktu pembahasan akan dibicarakan lagi dalam Pansus atau Panja DPR.

"Jadi kami akan menunda hingga masa sidang berikutnya," kata Ketum Partai Golkar.

Ia menambahkan, Fraksi Partai Golkar membuka ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pokok pasal-pasal yang dipermasalahkan.

"Nantinya, setelah selesai dikaji, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) akan menjelaskan kembali kepada publik," tegas Airlangga Hartarto.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Ungkap Dalam Waktu Dekat Alutsista 3 Matra TNI Dimodernisasi

Prabowo Ungkap Dalam Waktu Dekat Alutsista 3 Matra TNI Dimodernisasi

Nasional
Bertemu PKS, AHY Senang Dapat Ucapan Selamat Terkait Isu Kudeta

Bertemu PKS, AHY Senang Dapat Ucapan Selamat Terkait Isu Kudeta

Nasional
100-an WN India Masuk Indonesia, 9 Positif Covid-19

100-an WN India Masuk Indonesia, 9 Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Klaim Indonesia Sangat Serius dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Jokowi Klaim Indonesia Sangat Serius dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Nasional
Mudik Dilarang, Operator Telekomunikasi Diminta Sediakan Layanan Terjangkau untuk Silaturahmi Daring

Mudik Dilarang, Operator Telekomunikasi Diminta Sediakan Layanan Terjangkau untuk Silaturahmi Daring

Nasional
Firli Sebut di Eranya, Sudah 2 Penyidik asal Polri yang Ditindak KPK

Firli Sebut di Eranya, Sudah 2 Penyidik asal Polri yang Ditindak KPK

Nasional
Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan Seratusan WN India

Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan Seratusan WN India

Nasional
Jokowi: Penebangan Hutan di Indonesia Menurun Paling Signifikan dalam 20 Tahun Terakhir

Jokowi: Penebangan Hutan di Indonesia Menurun Paling Signifikan dalam 20 Tahun Terakhir

Nasional
Satgas: Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 Sangat Membahayakan Lansia

Satgas: Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 Sangat Membahayakan Lansia

Nasional
Sebelum Menetapkan Tersangka dalam Kasus Suap Penyidik KPK, 8 Saksi Sudah Diperiksa

Sebelum Menetapkan Tersangka dalam Kasus Suap Penyidik KPK, 8 Saksi Sudah Diperiksa

Nasional
Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Nasional
Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Nasional
AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

Nasional
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Nasional
Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X