Seputar Penangkapan Dirut Perum Perindo hingga Dijadikan Tersangka KPK

Kompas.com - 25/09/2019, 06:58 WIB
Petugas KPK menunjukkan barang bukti disaksikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap kuota impor ikan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kuota impor ikan tahun 2019 yaitu Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa, dengan barang bukti uang senilai 30.000 Dolar AS. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaPetugas KPK menunjukkan barang bukti disaksikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap kuota impor ikan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kuota impor ikan tahun 2019 yaitu Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa, dengan barang bukti uang senilai 30.000 Dolar AS. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan berkaitan dengan dugaan kasus suap jatah impor ikan Perum Perikanan Indonedia di Jakarta dan Bogor pada Senin (23/9/2019) lalu.

Sembilan orang diamankan dan dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Risyanto Suanda dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa.

" KPK menemukan adanya dugaan alokasi fee Rp 1.300 untuk setiap kilogram Frozen Pacific Mackarel yang diimpor ke Indonesia," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers, Selasa (24/9/2019) kemarin.

Baca juga: Kronologi Operasi Tangkap Tangan yang Menjerat Dirut Perum Perindo

Saut menuturkan, Risyanto dijanjikan menerima Rp 1.300 untuk setiap kilogram ikan frozen pacific mackerel atau ikan salem yang diimpor oleh PT NAS menggunakan jatah impor Perindo.

Saut menyebut, PT NAS sebetulnya merupakan perusahaan yang masuk daftar hitam karena pernah melanggar aturan batas impor ikan pada 2009 lalu.

Akibat tak bisa melakukan aktivitas impor, Mujib berkenalan dengan Risyanto untuk membicarakan kebutuhan kuota impor ikan bagi perusahaannya pada Mei 2019.

Baca juga: Dirut Perum Perindo Diduga Terima Rp 1.300 dari Tiap Kilogram Ikan Salem yang Diimpor

"Disepakati bahwa MMU (Mujib) akan mendapatkan kuota impor ikan sebanyak 250 ton dari kuota impor Perum Perindo yg disetujui Kemendag. Sehingga meskipun kuota impor diberikan kepada Perum Perindo, pada kenyataannya yang melakukan impor adalah PT NAS," ujar Saut.

Ikan-ikan yang telah diimpor PT NAS kemudian disimpan dalam gudang es milik Perum Perindo untuk menciptakan kesan bahwa ikan-ikan tersebut diimpor oleh Perum Perindo.

Berkaca pada 'keberhasilan' sebelumnya, pada September 2019 Rusiyanto menawarkan kuota impor tambahan sebanyak 500 ton kepada PT NAS untuk Oktober 2019 mendatang yang disangupi oleh Mujib.

Baca juga: KPK Tetapkan Dirut Perum Perindo Tersangka Kasus Suap Impor Ikan

Tiga hari kemudian, keduanya kembali bertemu dan Mujib menyerahkan daftar kebutuhan impornya kepada Rusiyanto.

"Daftar tersebut berbentuk tabel yang berisi Informasi jenis ikan dan jumlah yang ingin diimpor dan commitment fee yang akan diberikan kepada pihak Perum Perindo untuk setiap kilogram ikan yang diimpor. Commitment fee yang disepakati adalah sebesar Rp 1.300," kata Saut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Nasional
Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Nasional
Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Nasional
Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Nasional
Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X