Polemik UU KPK dan RUU Kontroversi, Sebuah Drama Segitiga

Kompas.com - 25/09/2019, 06:39 WIB
Pos Polisi dibakar saat aksi menolak UU KPK yang berakhir ricuh di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Demo mahasiswa yang berlangsung di depan Gedung DPR sejak tadi pagi berakhir ricuh, suasana tidak kondusif terjadi sejak sore hingga malam hari. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APos Polisi dibakar saat aksi menolak UU KPK yang berakhir ricuh di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Demo mahasiswa yang berlangsung di depan Gedung DPR sejak tadi pagi berakhir ricuh, suasana tidak kondusif terjadi sejak sore hingga malam hari.

AKSI demonstrasi mahasiswa menolak UU KPK, RKUHP, dan sejumlah RUU kontroversi lainnya akhirnya pecah.

Sejak Senin (23/9/2019), di Jakarta dan kota-kota lainnya di Tanah Air, demonstrasi mahasiswa mulai memuncak.

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi kompak turun ke jalan menuntut pencabutan UU KPK yang baru saja disahkan dan sejumlah RUU kontroversial lainnya yang segera disahkan DPR, yakni RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, dan RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Aksi demontrasi terkonsentrasi di depan gedung DPR RI dan DPRD di berbagai kota.

Di Yogyakarta, aksi mahasiswa dari berbagai kampus pada Senin terkonsentrasi di Jalan Gejayan, pertigaan Colombo, Sleman. Rencana aksi ini viral di media sosial melalui tagar #GejayanMemanggil.

Lokasi ini dipilih untuk memperingati aksi mahasiswa menuntut reformasi pada 1998 yang terjadi di lokasi yang sama.

Dalam aksi di Gejayan, tuntutan mahasiswa tak hanya sebatas penolakan UU KPK dan sejumlah RUU kontroversi, namun juga terhadap masalah kerusakan lingkungan dan penangkapan aktivis.

Di Jakarta, demonstrasi mahasiswa di depan kompleks Parlemen di Senayan mencapai puncaknya pada Selasa (24/9/2019), berbarengan dengan digelarnya rapat paripurna DPR.

Aksi yang diwarnai dengan tembakan gas air mata dan water canon dari pihak kepolisian ini berlangsung hingga malam hari.

Sementara di dalam gedung Parlemen, rapat paripurna DPR yang sedianya mengesahkan RKUHP dan RUU Permasyarakatan akhirnya memutuskan untuk menunda pengesahan kedua RUU tersebut hingga waktu yang tak ditentukan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X