Polemik UU KPK dan RUU Kontroversi, Sebuah Drama Segitiga

Kompas.com - 25/09/2019, 06:39 WIB
Pos Polisi dibakar saat aksi menolak UU KPK yang berakhir ricuh di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Demo mahasiswa yang berlangsung di depan Gedung DPR sejak tadi pagi berakhir ricuh, suasana tidak kondusif terjadi sejak sore hingga malam hari. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APos Polisi dibakar saat aksi menolak UU KPK yang berakhir ricuh di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Demo mahasiswa yang berlangsung di depan Gedung DPR sejak tadi pagi berakhir ricuh, suasana tidak kondusif terjadi sejak sore hingga malam hari.

AKSI demonstrasi mahasiswa menolak UU KPK, RKUHP, dan sejumlah RUU kontroversi lainnya akhirnya pecah.

Sejak Senin (23/9/2019), di Jakarta dan kota-kota lainnya di Tanah Air, demonstrasi mahasiswa mulai memuncak.

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi kompak turun ke jalan menuntut pencabutan UU KPK yang baru saja disahkan dan sejumlah RUU kontroversial lainnya yang segera disahkan DPR, yakni RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, dan RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Aksi demontrasi terkonsentrasi di depan gedung DPR RI dan DPRD di berbagai kota.

Di Yogyakarta, aksi mahasiswa dari berbagai kampus pada Senin terkonsentrasi di Jalan Gejayan, pertigaan Colombo, Sleman. Rencana aksi ini viral di media sosial melalui tagar #GejayanMemanggil.

Lokasi ini dipilih untuk memperingati aksi mahasiswa menuntut reformasi pada 1998 yang terjadi di lokasi yang sama.

Dalam aksi di Gejayan, tuntutan mahasiswa tak hanya sebatas penolakan UU KPK dan sejumlah RUU kontroversi, namun juga terhadap masalah kerusakan lingkungan dan penangkapan aktivis.

Di Jakarta, demonstrasi mahasiswa di depan kompleks Parlemen di Senayan mencapai puncaknya pada Selasa (24/9/2019), berbarengan dengan digelarnya rapat paripurna DPR.

Aksi yang diwarnai dengan tembakan gas air mata dan water canon dari pihak kepolisian ini berlangsung hingga malam hari.

Sementara di dalam gedung Parlemen, rapat paripurna DPR yang sedianya mengesahkan RKUHP dan RUU Permasyarakatan akhirnya memutuskan untuk menunda pengesahan kedua RUU tersebut hingga waktu yang tak ditentukan.

Adapun nasib RUU Minerba dan RUU Pertanahan belum diputuskan karena masih dalam pembahasan tingkat pertama antara DPR dan pemerintah.

Rencana aksi mahasiswa, yang memuncak sejak Senin, seakan tak surut dengan pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya pada Jumat (20/9/2019) yang meminta DPR agar tidak mengesahkan RKUHP pada periode ini.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud: Pembelajaran Berbasis Teknologi Bakal Terus Digunakan

Kemendikbud: Pembelajaran Berbasis Teknologi Bakal Terus Digunakan

Nasional
Mahfud Sebut Penangkapan Buron 17 Tahun Maria Pauline Dilakukan secara Senyap

Mahfud Sebut Penangkapan Buron 17 Tahun Maria Pauline Dilakukan secara Senyap

Nasional
Yasonna Sebut Ada Upaya Suap dari Kuasa Hukum Maria Pauline Lumowa untuk Gagalkan Ekstradisi

Yasonna Sebut Ada Upaya Suap dari Kuasa Hukum Maria Pauline Lumowa untuk Gagalkan Ekstradisi

Nasional
Gugus Tugas: Komorbid Jadi Penyebab Tingginya Kasus Fatal Covid-19

Gugus Tugas: Komorbid Jadi Penyebab Tingginya Kasus Fatal Covid-19

Nasional
Maria Pauline Lumowa Langsung Dibawa ke Bareskrim Polri

Maria Pauline Lumowa Langsung Dibawa ke Bareskrim Polri

Nasional
Kasus PT Dirgantara Indonesia, KPK Panggil Deputi Bappenas

Kasus PT Dirgantara Indonesia, KPK Panggil Deputi Bappenas

Nasional
Tiba di Bandara, Buron 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Jalani Rapid Test

Tiba di Bandara, Buron 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Jalani Rapid Test

Nasional
PKPU Pilkada, Kampanye Akbar Nonvirtual Digelar di Daerah Bebas Covid-19

PKPU Pilkada, Kampanye Akbar Nonvirtual Digelar di Daerah Bebas Covid-19

Nasional
KPU Atur Metode Kampanye Pilkada dengan Protokol Covid-19, Ini Rincinya

KPU Atur Metode Kampanye Pilkada dengan Protokol Covid-19, Ini Rincinya

Nasional
KPU Longgarkan Batasan Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye Pilkada

KPU Longgarkan Batasan Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye Pilkada

Nasional
UPDATE: RSKI Pulau Galang Rawat 16 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: RSKI Pulau Galang Rawat 16 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Buron Tersangka Pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Buron Tersangka Pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Ditanya Isu Reshuffle oleh Politisi PKB dan Demokrat, Jokowi Tertawa

Ditanya Isu Reshuffle oleh Politisi PKB dan Demokrat, Jokowi Tertawa

Nasional
Kasus ABK WNI Meninggal di Kapal China Kembali Terjadi, Kapolri Diminta Bertindak

Kasus ABK WNI Meninggal di Kapal China Kembali Terjadi, Kapolri Diminta Bertindak

Nasional
Gunakan Heli Merah Putih, Presiden Jokowi Tiba di Kapuas

Gunakan Heli Merah Putih, Presiden Jokowi Tiba di Kapuas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X