Fahri Hamzah Tak Yakin Ada Upaya Gagalkan Pelantikan Presiden

Kompas.com - 25/09/2019, 06:18 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui bahwa dirinya mendengar ada pihak-pihak yang menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024pada 20 Oktober mendatang.

Pelantikan akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Memang saya dengar ada ancaman kepada Presiden supaya tidak dilantik 20 Oktober kan dilantiknya di gedung ini (gedung DPR)," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Mahasiswa: Tuntutan Kami Jelas, Batalkan RKUHP dan UU KPK, Enggak Ada Lengserkan Jokowi

Kendati demikian Fahri berharap Presiden Jokowi tidak perlu takut dengan adanya isu tersebut.

Ia juga meyakini isu tersebut tidak benar. Pasalnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah terpilih secara resmi sebagai pemenang Pilpres 2019.

Selain itu, rival Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, juga sudah menerima hasil Pilpres 2019 sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Moeldoko Sebut Ada Pihak yang Ingin Jegal Pelantikan Jokowi

"MK sudah dilewati, KPU sudah dilalui, dan penghitungan suara juga dianggap sudah selesai. Pak Prabowo juga sudah menerima," kata Fahri.

"Harusnya kan itu sudah selesai. Dan karena itu Presiden tak perlu takut seolah ini dikaitkan dengan ada upaya menggagalkan pelantikan presiden, enggaklah," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan jajarannya membahas masalah keamanan, Senin (23/9/2019) siang.

Baca juga: Jelang Pelantikan Presiden dan DPR, Wiranto Minta Rakyat Jangan Mudah Terprovokasi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui dalam rapat itu juga dibahas upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif sampai presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik pada 20 Oktober.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosalisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosalisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumnus AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumnus AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Nasional
Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Nasional
KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Nasional
DPR Minta Pemerintah Beri Edukasi soal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

DPR Minta Pemerintah Beri Edukasi soal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X