Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pukul 22.45 WIB, Bentrok di Pintu Belakang Gedung DPR Belum Usai

Kompas.com - 24/09/2019, 23:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga pukul 22.45 WIB, kerusuhan masih berlangsung di belakang Gedung DPR.

Massa masih terus melempari polisi yang berjaga di sekitar belakang Gedung DPR.

Massa melempari polisi dengan batu, selongsong gas air mata, kayu, dan petasan.

Sementara itu, polisi masih berupaya membubarkan mereka dengan menembakkan gas air mata. Namun, mereka tak kunjung bubar.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Depan Gedung DPR Bubar, Jalan dari Slipi ke Semanggi Dibuka

Hingga saat ini, massa dan polisi masih terlibat bentrok di depan Stasiun Palmerah. Meski demikian, jalan di depan Stasiun Palmerah belum ditutup.

Kerusuhan diawali demonstrasi dari massa elemen mahasiswa yang mulai mendatangi gedung sejak pukul 07.30 WIB.

Mereka mulai memenuhi Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR sekitar pukul 11.30 WIB serta mulai berorasi dan merangsek maju ke depan gerbang sekitar pukul 12.30 WIB.

Baca juga: Demo Mahasiwa Tolak RKUHP dan UU KPK dalam Ulasan Media Internasional

Mahasiswa yang hadir berasal dari berbagai daerah dan universitas. Hari ini, mereka berdemonstrasi bersama elemen petani dan buruh.

Mereka berdemonstrasi menyuarakan penolakan pengesahan RKUHP karena ada beberapa pasal yang dianggap kontroversial.

Pasal-pasal kontroversial tersebut di antaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penggunaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (pasal 240-241).

Kerusuhan pecah di sekeliling Gedung DPR sekitar pukul 16.30. Sebagian mahasiswa yang berdemonstrasi sudah pulang. Namun, masih ada massa dari kelompok lain yang bertahan dan terlibat kerusuhan.

Kompas TV Aksi unjuk rasa menolak penesahan RKUHP dan Revisi UU KPK yang digelar para mahasiswa di sejumlah daerah berakhir ricuh. Sementara menko polhukam wiranto menilai aksi ini tidak relevan lagi karena presiden sudah meminta DPR menunda mengesahan sejumlah uu yang dianggap kontroversial. Apakah gerakan mahasiswa ini masih efektif membuat DPR memutuskan menunda pengesahan sejumlah RUU yang dinilai kontroversial seperti misalnya RKUHP? Atau seperti menurut Menko Polhukam Wiranto yang menilai aksi ini tidak relevan lagi karena presiden sudah meminta DPR menunda pengesahan sejumlah RUU? Untuk membahasnya sudah hadir Wakil Sekjen Partai Gerindra dan pernah menjadi Ketua BEM UI 2000-2001 Taufik Riadi. Kemudian ada anggota DPR Fraksi Partai Golkar dan pernah menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti 2004-2006 Maman Abdurrahman. #DemoMahasiswa #DPRRI #RevisIKUHP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com