Kompas.com - 24/09/2019, 23:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga pukul 22.45 WIB, kerusuhan masih berlangsung di belakang Gedung DPR.

Massa masih terus melempari polisi yang berjaga di sekitar belakang Gedung DPR.

Massa melempari polisi dengan batu, selongsong gas air mata, kayu, dan petasan.

Sementara itu, polisi masih berupaya membubarkan mereka dengan menembakkan gas air mata. Namun, mereka tak kunjung bubar.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Depan Gedung DPR Bubar, Jalan dari Slipi ke Semanggi Dibuka

Hingga saat ini, massa dan polisi masih terlibat bentrok di depan Stasiun Palmerah. Meski demikian, jalan di depan Stasiun Palmerah belum ditutup.

Kerusuhan diawali demonstrasi dari massa elemen mahasiswa yang mulai mendatangi gedung sejak pukul 07.30 WIB.

Mereka mulai memenuhi Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR sekitar pukul 11.30 WIB serta mulai berorasi dan merangsek maju ke depan gerbang sekitar pukul 12.30 WIB.

Baca juga: Demo Mahasiwa Tolak RKUHP dan UU KPK dalam Ulasan Media Internasional

Mahasiswa yang hadir berasal dari berbagai daerah dan universitas. Hari ini, mereka berdemonstrasi bersama elemen petani dan buruh.

Mereka berdemonstrasi menyuarakan penolakan pengesahan RKUHP karena ada beberapa pasal yang dianggap kontroversial.

Pasal-pasal kontroversial tersebut di antaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penggunaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (pasal 240-241).

Kerusuhan pecah di sekeliling Gedung DPR sekitar pukul 16.30. Sebagian mahasiswa yang berdemonstrasi sudah pulang. Namun, masih ada massa dari kelompok lain yang bertahan dan terlibat kerusuhan.

Kompas TV Aksi unjuk rasa menolak penesahan RKUHP dan Revisi UU KPK yang digelar para mahasiswa di sejumlah daerah berakhir ricuh. Sementara menko polhukam wiranto menilai aksi ini tidak relevan lagi karena presiden sudah meminta DPR menunda mengesahan sejumlah uu yang dianggap kontroversial. Apakah gerakan mahasiswa ini masih efektif membuat DPR memutuskan menunda pengesahan sejumlah RUU yang dinilai kontroversial seperti misalnya RKUHP? Atau seperti menurut Menko Polhukam Wiranto yang menilai aksi ini tidak relevan lagi karena presiden sudah meminta DPR menunda pengesahan sejumlah RUU? Untuk membahasnya sudah hadir Wakil Sekjen Partai Gerindra dan pernah menjadi Ketua BEM UI 2000-2001 Taufik Riadi. Kemudian ada anggota DPR Fraksi Partai Golkar dan pernah menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti 2004-2006 Maman Abdurrahman. #DemoMahasiswa #DPRRI #RevisIKUHP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

Nasional
Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

Nasional
IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Akui TNI Kekurangan Alutsista

IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Akui TNI Kekurangan Alutsista

Nasional
Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Nasional
Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

Nasional
Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

Nasional
Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

Nasional
Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Nasional
Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Nasional
Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Nasional
Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Nasional
KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

Nasional
Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.