Kompas.com - 24/09/2019, 23:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga pukul 22.45 WIB, kerusuhan masih berlangsung di belakang Gedung DPR.

Massa masih terus melempari polisi yang berjaga di sekitar belakang Gedung DPR.

Massa melempari polisi dengan batu, selongsong gas air mata, kayu, dan petasan.

Sementara itu, polisi masih berupaya membubarkan mereka dengan menembakkan gas air mata. Namun, mereka tak kunjung bubar.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Depan Gedung DPR Bubar, Jalan dari Slipi ke Semanggi Dibuka

Hingga saat ini, massa dan polisi masih terlibat bentrok di depan Stasiun Palmerah. Meski demikian, jalan di depan Stasiun Palmerah belum ditutup.

Kerusuhan diawali demonstrasi dari massa elemen mahasiswa yang mulai mendatangi gedung sejak pukul 07.30 WIB.

Mereka mulai memenuhi Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR sekitar pukul 11.30 WIB serta mulai berorasi dan merangsek maju ke depan gerbang sekitar pukul 12.30 WIB.

Baca juga: Demo Mahasiwa Tolak RKUHP dan UU KPK dalam Ulasan Media Internasional

Mahasiswa yang hadir berasal dari berbagai daerah dan universitas. Hari ini, mereka berdemonstrasi bersama elemen petani dan buruh.

Mereka berdemonstrasi menyuarakan penolakan pengesahan RKUHP karena ada beberapa pasal yang dianggap kontroversial.

Pasal-pasal kontroversial tersebut di antaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penggunaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (pasal 240-241).

Kerusuhan pecah di sekeliling Gedung DPR sekitar pukul 16.30. Sebagian mahasiswa yang berdemonstrasi sudah pulang. Namun, masih ada massa dari kelompok lain yang bertahan dan terlibat kerusuhan.

Kompas TV Aksi unjuk rasa menolak penesahan RKUHP dan Revisi UU KPK yang digelar para mahasiswa di sejumlah daerah berakhir ricuh. Sementara menko polhukam wiranto menilai aksi ini tidak relevan lagi karena presiden sudah meminta DPR menunda mengesahan sejumlah uu yang dianggap kontroversial. Apakah gerakan mahasiswa ini masih efektif membuat DPR memutuskan menunda pengesahan sejumlah RUU yang dinilai kontroversial seperti misalnya RKUHP? Atau seperti menurut Menko Polhukam Wiranto yang menilai aksi ini tidak relevan lagi karena presiden sudah meminta DPR menunda pengesahan sejumlah RUU? Untuk membahasnya sudah hadir Wakil Sekjen Partai Gerindra dan pernah menjadi Ketua BEM UI 2000-2001 Taufik Riadi. Kemudian ada anggota DPR Fraksi Partai Golkar dan pernah menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti 2004-2006 Maman Abdurrahman. #DemoMahasiswa #DPRRI #RevisIKUHP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Beri Penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Enam Bupati

Jokowi Beri Penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Enam Bupati

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

Nasional
Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

Nasional
Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

Nasional
42 Parpol Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024, 7 di Antaranya Partai Lokal Aceh

42 Parpol Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024, 7 di Antaranya Partai Lokal Aceh

Nasional
Di Medan, Jokowi Cerita Pembicaraan dengan Zelensky dan Putin soal Stok Gandum

Di Medan, Jokowi Cerita Pembicaraan dengan Zelensky dan Putin soal Stok Gandum

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pemasyarakatan Dihadiri 337 Anggota DPR

Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pemasyarakatan Dihadiri 337 Anggota DPR

Nasional
Pengangkatan Pj Gubernur dari Kalangan Militer Dinilai Melukai Masyarakat Aceh

Pengangkatan Pj Gubernur dari Kalangan Militer Dinilai Melukai Masyarakat Aceh

Nasional
Presiden Jokowi: Jangan Setiap Tahun Punya Anak, Jaraknya Diatur

Presiden Jokowi: Jangan Setiap Tahun Punya Anak, Jaraknya Diatur

Nasional
Momentum Penegakan Regulasi Filantropi yang Adil dan Transparan

Momentum Penegakan Regulasi Filantropi yang Adil dan Transparan

Nasional
Jokowi ke Warga di Kota Medan: Kalau BBM Naik, Ada yang Setuju?

Jokowi ke Warga di Kota Medan: Kalau BBM Naik, Ada yang Setuju?

Nasional
Bareskrim Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana di ACT

Bareskrim Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana di ACT

Nasional
Hadiri Acara Puncak Hari Keluarga Nasional, Jokowi Didoakan Masa Jabatannya Diperpanjang

Hadiri Acara Puncak Hari Keluarga Nasional, Jokowi Didoakan Masa Jabatannya Diperpanjang

Nasional
Sebelum Bertemu KSAD AS, Jenderal Dudung Dialog dengan Diaspora RI di LA

Sebelum Bertemu KSAD AS, Jenderal Dudung Dialog dengan Diaspora RI di LA

Nasional
Draf RKUHP Dibuka dan Kembali Hidupnya Ancaman Pidana untuk Pengkritik Penguasa

Draf RKUHP Dibuka dan Kembali Hidupnya Ancaman Pidana untuk Pengkritik Penguasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.