KPK Tetap Ingin Berdialog dengan Jokowi Bahas UU KPK Hasil Revisi

Kompas.com - 24/09/2019, 20:32 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarif, dalam acara prosesi duka cita dan penghormatan terakhir di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (19/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarif, dalam acara prosesi duka cita dan penghormatan terakhir di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK sudah disahkan DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tetap ingin berdialog dengan Presiden Joko Widodo.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, masih ada peluang UU KPK hasil revisi tersebut tak jadi diundangkan.

Oleh sebab itu, usai DPR mengesahkan UU KPK revisi, pemerintah sebaiknya tak bertindak gegabah.

"Kami harap, pemerintah jangan gegabah. Kalau bisa, dibuka ruang dialog dengan KPK supaya kami menjelaskan pasal-pasal mana saja yang berpotensi melemahkan," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Demo DPRD Tegal, Mahasiswa Pentaskan Teatrikal Matinya KPK oleh Penguasa

Laode kembali mengungkit bahwa hingga saat ini KPK belum mendapatkan naskah UU KPK hasil revisi. Bahkan, meskipun perwakilan KPK telah menandatangani Komisi III DPR.

Namun demikian, Laode menyebut pihaknya telah memperoleh naskah yang tersebar luas di publik dan mendapati sejumlah pasal yang dinilai bermasalah karena dapat melemahkan KPK secara kelembagaan.

"Kami sangat berharap bahwa pemerintah dan Presiden bisa membacanya dengan seksama karena kami melihat RUU KPK itu melebihi dari imbauan atau instruksi yang disampaikan oleh Presiden," ujar Laode.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengaku akan tetap menandatangani UU KPK hasil revisi yang telah disahkan DPR meskipun ia meminta pengesahan empat RUU lainnya ditunda.

Baca juga: Demo Mahasiswa Tolak UU KPK Ricuh, Motor Polisi Dibakar, Mobil Patroli Dirusak

Saat ditanya apa yang membuatnya berbeda sikap antara RUU KPK dan RUU lainnya, Jokowi hanya menjawab singkat.

"Yang satu itu (KPK) inisiatif DPR. Ini (RUU lainnya) pemerintah aktif karena memang disiapkan oleh pemerintah," ujar Jokowi, Senin kemarin. 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Nasional
Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh 'Gimmick'

Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh "Gimmick"

Nasional
Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Nasional
KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

Nasional
38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

Nasional
Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Nasional
Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Nasional
Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Nasional
Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Nasional
PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

Nasional
Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Nasional
Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Nasional
Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X