Wiranto Pastikan Pemerintah Tak Akan Bertemu secara Formal dengan Benny Wenda

Kompas.com - 24/09/2019, 17:49 WIB
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan aktivitas di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur normal kembali, tapi akses internet masih tetap dibatasi oleh pemerintah dan akan segera dibuka kembali saat kondisi sudah kondusif. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. Hafidz Mubarak AMenko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan aktivitas di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur normal kembali, tapi akses internet masih tetap dibatasi oleh pemerintah dan akan segera dibuka kembali saat kondisi sudah kondusif. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut, pemerintah tak punya rencana untuk melakukan pertemuan formal dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda, yang diduga mendalangi kerusuhan Papua.

Menurut Wiranto, pertemuan formal justru akan mengakui ULMWP sebagai sebuah organisasi.

"Dalam bentuk perjanjian, pertemuan formal antara pemerintah dengan pemberontak tentu tidak bisa," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Jumlah Korban Tewas hingga Dugaan Keterlibatan Benny Wenda di Rusuh Jayapura

"Dengan cara lain bisa, tapi bukan pertemuan formal, karena itu berarti kita mengakui," sambungnya.

Wiranto menyebut, pemerintah tidak menutup komunikasi dengan pihak manapun, selama porsi komunikasi tersebut bersifat wajar.

Namun, khusus untuk kelompok yang dinilai pemberontak, pemerintah punya batasan tertentu.

"Jangan sampai ada pengakuan sejajar antara pemerintah yang sah dengan pemberontak, kan enggak bisa," kata Wiranto.

Aksi kerusuhan terjadi di Wamena, Papua, Senin (23/9/2019).

ingga Selasa (24/9/2019), 27 orang dinyatakan meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkap, kerusuhan di Wamena tak lepas dari agenda United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda.

Baca juga: Fakta Lengkap Kerusuhan Jayapura, Satu Prajurit TNI Gugur hingga Dugaan Keterlibatan Benny Wenda

Menurut Tito, Benny dan kelompoknya ingin memanfaatkan momen sidang Komisi Tinggi HAM dan sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung September ini, untuk mendapat perhatian dunia.

"Didesain, direncanakan karena ada agenda internasional yaitu sidang Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa yang dimulai tanggal 9 September, dan kemudian agenda besar lainnya adalah sidang Majelis Umum PBB, sidang tahunan juga yang dilaksanakan di markas PBB di New York mulai tanggal 23 September," kata Tito di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Nasional
Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Nasional
Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Nasional
Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X