Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Selalu Tak Hadir di Sidang Umum PBB, Ini Penjelasan Istana

Kompas.com - 24/09/2019, 14:39 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, agenda dalam negeri Presiden Joko Widodo sangat padat.

Hal itulah yang membuat Presiden Jokowi tidak pernah memenuhi undangan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York selama lima tahun terakhir.

"Kita pahami tugas-tugas presiden cukup menyita (waktu), jadi menugaskan Wapres" kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Mantan Panglima TNI itu mengatakan, ketidakhadiran Presiden Jokowi di New York bukan sesuatu yang patut dipersoalkan.

Baca juga: Hadir dalam Sidang Umum PBB, Presiden Iran Beri Pesan kepada Dunia

Sebab yang paling penting, Indonesia tidak pernah absen dalam sidang PBB. Setiap tahun, Wakil Presiden Jusuf Kalla selalu hadir untuk menggantikan Presiden Jokowi.

"Wapres adalah representasi dari negara, saya pikir enggak masalah," kata dia.

Diberitakan, ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sidang umum PBB dipersoalkan Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon.

Ia menilai, jika Jokowi terus diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, suasana sidang umum PBB akan berbeda.

"Iya, harus involve. Kalau hanya Retno Marsudi atau Pak Jusuf Kalla, emosinya kan berbeda itu, tetapi lagi-lagi saya tidak tahu persis apa alasannya (Jokowi tak hadiri sidang PBB)," kata Effendi saat dihubungi wartawan, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Tiba di New York untuk Hadiri Sidang Umum PBB, Presiden Iran Hassan Rouhani Diawasi Ketat

Menurut dia, sudah saatnya Presiden Jokowi berani berpidato di sidang umum PBB, khususnya soal posisi Indonesia di mata Internasional.

"Berani dong bicara satu dua menit di general assembly di UN sana. Bicara dong, sebutkan apa posisi kita. Itu enggak bisa kita wakilkan dengan Menlu, harus Presiden dan Presiden saya kira punya kemampuan sebenarnya," lanjut dia.

Pada sidang umum PBB yang digelar Senin (23/9/2019), Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tiba di Hotel Westin New York Grand Central, Sabtu (21/9/2019) malam pukul 20.20 waktu setempat (WS).

Dalam lawatannya ke negeri Paman Sam ini, Wapres mewakili Presiden Jokowi memimpin delegasi Indonesia berbicara di forum sidang umum PBB ke-74 bertajuk "Galvanizing Multilateral Effort for Poverty Eradication, Quality Education, Climate Action and Inclusion".

Sidang Umum Majelis PBB ke-74 kali ini akan dihadiri 193 negara anggota PBB, 100 kepala negara, tiga wakil presiden, 47 perdana menteri, 36 menteri serta 2 chairman of delegation.

Baca juga: Di Sidang Umum PBB, JK Bicara Peran Indonesia dalam Penyelamatan Laut Dunia

Catatan Kompas.com, sejak awal pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014, Presiden Jokowi tidak pernah menghadiri sidang umum PBB. Jokowi selalu diwakilkan oleh Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden.

Wapres telah lima kali mewakili Jokowi pidato di PBB, mulai dari 2015, 2016, 2017, 2018 dan yang terakhir 2019.

Dalam berbagai pidatonya, Kalla selalu menekankan isu perdamaian, deradikalisasi, pembangunan, hingga ketimpangan ekonomi global, salah satu yang paling konsisten yakni mendorong perdamaian di Palestina. 

 

Kompas TV Kapolda Papua menyebut aksi yang terjadi di Jayapura dan Wamena berbarengan dengan hari pertama Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Karena itu Kapolda meminta warga Papua tidak mudah terprovokasi. Salah satunya peristiwa di Wamena yang dipicu oleh kabar bohong atau hoaks berunsur SARA. #Papua #Bentrok #SidangUmumPBB
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com