Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Ingin Adopsi Sistem E-People Korea Selatan di SP4N-LAPOR!

Kompas.com - 24/09/2019, 13:49 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia ingin mengadopsi Korea Selatan yang sukses dalam mengelola pengaduan pelayanan publik, yang di Indonesia dikenal sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Korea Selatan mengelola pengaduan pelayanan publik dengan sistem e-People. Sedangkan SP4N di Indonesia menggunakan aplikasi "LAPOR!".

Pengembangan SP4N LAPOR! dilaksanakan atas kerja sama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bekerja sama dengan Korea International Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia.

KOICA yang digandeng untuk kerja sama ini juga memberikan bantuan senilai 4,6 juta dollar. Sementara, UNDP melakukan pengawasan dan juga pelaksanaan atas proyek tersebut.

"Kerja sama (dengan Korea Selatan) sudah lama. Cocok," ujar Menteri PAN RB Syafruddin usai peluncuran penguatan sistem SP4N-LAPOR! di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

"Korsel harus diakui bahwa sudah menggunakan teknologi cukup luas. Sampai Korea Selatan sudah punya e-People. Kita akan menuju ke sana," kata Syafruddin.

Baca juga: Sistem Pengaduan Publik di 6 Provinsi Ini Disebut yang Terbaik

SP4N-LAPOR! bertujuan untuk memperluas partisipasi publik dalam pemantauan kinerja dan program pemerintah serta penyelenggaraan pelayanan publik.

Setelah terhubung ke semua pemerintah daerah di Indonesia, maka sistem ini akan menjadi satu-satunya platform pengaduan online nasional di Indonesia, seperti halnya e-People di Korea Selatan.

Saat ini ada enam wilayah yang dijadikan daerah percontohan untuk penerapan peningkatan SP4N-LAPOR!.

Keenam wilayah tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kabupaten Tangerang, Sleman, dan Badung.

Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang Beom mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian PAN RB selama tiga tahun.

"Proyek ini untuk mendukung e-goverment Pemerintah Indonesia," kata dia.

Adapun, e-People merupakan portal pemerintahan Korea Selatan yang terhubung ke seluruh pusat organisasi administratif, badan otonomi lokal, kantor pendidikan, institusi pelayanan publik, dan hubungan diplomatik luar negeri Korea Selatan.

"Sistem ini mendapat perhatian yang besar dari dunia sebagai sistem pelayanan publik paling inovatif tahun 2011," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Christophe Bahuet memuji langkah Indonesia dengan meluncurkan penguatan SP4N-LAPOR! ini.

"Proyek ini adalah langkah baru untu menguatkan, mengembangkan LAPOR yang akan meningkatkan kualitas layanan publik, menguatkan demokrasi. Kami berharap juga proyek ini dengan kemitraan Kemenpan membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com