Wakil Ketua Komisi III Sebut Pengesahan RUU Pemasyarakatan Bisa Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mengatakan, DPR akan menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan (RUU Pemasyarakatan) dalam rapat paripurna, Selasa (24/9/2019).

Sebab, kata dia, DPR dan pemerintah telah memutuskan menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi induk RUU Pemasyarakatan.

"Enggak, RUU Pemasyarakatan itu. Kenapa ada RUU Pemasyarakatan, karena RUU KUHP itu adalah kita sebutnya induk dari sistem peradilan pidana kita," ujar Erma saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2019).

"Kalau RKUHP nya ditunda, kan ingat di KUHP itu ada pidana kerja sosial siapa yang mengawasi orang-orang Pemasyarakatan, Kalau KUHP ditunda ini (RUU Pemasyarakatan) juga ditunda," kata dia.

Baca juga: Dalam RUU Pemasyarakatan, Narapidana Berhak Rekreasi

Erma mengatakan, penundaan pengesahan RUU Pemasyarakatan itu tergantung pada keputusan seluruh fraksi.

Namun, menurut dia, Partai Demokrat pasti sepakat apabila RKUHP ditunda, maka RUU Pemasyarakatan ikut ditunda.

"Demokrat sudah sepakati kalau RKUHP disepakati ditunda Pemasyarakatan-nya juga ditunda. Berpikirnya harus lurus dulu KUHP kita bereskan, habis itu baru RUU Pemasyarakatan," ujar Erma.

Baca juga: Pemerintahan Diprediksi Akan Sangat Korup jika RUU Pemasyarakatan Disahkan

Erma mengatakan, jadwal pengesahan RUU Pemasyarakatan masuk dalam agenda rapat paripurna hari ini, karena rapat Badan Musyawarah (Bamus) dilakukan sebelum bertemu Presiden.

Menurut dia, kemungkinan seluruh fraksi akan menyampaikan pandangan terkait penundaan pengesahan RUU Pemasyarakatan dalam rapat paripurna.

"Kan itu kan masuk di agenda rapat karena kemarin belum ketemu Presiden. Kan Bamus-nya sudah selesai, enggak mungkin rapat bamus lagi pagi-pagi," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahan empat rancangan undang-undang yang saat ini dalam pembahasan, bahkan siap disahkan.

Selain Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) yang sudah disampaikan sebelumnya, Jokowi juga meminta DPR menunda pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan.

Jokowi meminta RUU itu tidak disahkan oleh DPR periode 2014-2019 yang masa tugasnya hanya sampai 30 September mendatang.

"Sekali lagi, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU KUHP, itu ditunda pengesahannya," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019) sore.

Baca juga: Selain RKUHP, Jokowi Juga Minta Pengesahan Tiga RUU Ini Ditunda

Jokowi mengaku sudah menyampaikan langsung permintaan ini dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, pimpinan Komisi III, dan para pimpinan fraksi di DPR pada siang tadi.

Presiden menilai penundaan ini penting agar DPR dan pemerintah bisa mendapat masukan dari masyarakat.

Sejumlah RUU yang diminta Jokowi untuk ditunda memang mengandung sejumlah pasal kontroversial.

Misalnya dalam UU Pemasyarakatan, terdapat ketentuan yang mempermudah pembebasan bersyarat napi koruptor.

"Sehingga rancangan UU tersebut saya sampaikan, agar sebaiknya masuk ke nanti, DPR RI berikutnya," ucap Jokowi.

Baca juga: RUU Pemasyarakatan Permudah Bebas Bersyarat Koruptor, Ini Kata Jokowi