Wakil Ketua Komisi III Sebut Pengesahan RUU Pemasyarakatan Bisa Ditunda

Kompas.com - 24/09/2019, 11:39 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mengatakan, DPR akan menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan ( RUU Pemasyarakatan) dalam rapat paripurna, Selasa (24/9/2019).

Sebab, kata dia, DPR dan pemerintah telah memutuskan menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi induk RUU Pemasyarakatan.

"Enggak, RUU Pemasyarakatan itu. Kenapa ada RUU Pemasyarakatan, karena RUU KUHP itu adalah kita sebutnya induk dari sistem peradilan pidana kita," ujar Erma saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2019).

"Kalau RKUHP nya ditunda, kan ingat di KUHP itu ada pidana kerja sosial siapa yang mengawasi orang-orang Pemasyarakatan, Kalau KUHP ditunda ini (RUU Pemasyarakatan) juga ditunda," kata dia.

Baca juga: Dalam RUU Pemasyarakatan, Narapidana Berhak Rekreasi

Erma mengatakan, penundaan pengesahan RUU Pemasyarakatan itu tergantung pada keputusan seluruh fraksi.

Namun, menurut dia, Partai Demokrat pasti sepakat apabila RKUHP ditunda, maka RUU Pemasyarakatan ikut ditunda.

"Demokrat sudah sepakati kalau RKUHP disepakati ditunda Pemasyarakatan-nya juga ditunda. Berpikirnya harus lurus dulu KUHP kita bereskan, habis itu baru RUU Pemasyarakatan," ujar Erma.

Baca juga: Pemerintahan Diprediksi Akan Sangat Korup jika RUU Pemasyarakatan Disahkan

Erma mengatakan, jadwal pengesahan RUU Pemasyarakatan masuk dalam agenda rapat paripurna hari ini, karena rapat Badan Musyawarah (Bamus) dilakukan sebelum bertemu Presiden.

Menurut dia, kemungkinan seluruh fraksi akan menyampaikan pandangan terkait penundaan pengesahan RUU Pemasyarakatan dalam rapat paripurna.

"Kan itu kan masuk di agenda rapat karena kemarin belum ketemu Presiden. Kan Bamus-nya sudah selesai, enggak mungkin rapat bamus lagi pagi-pagi," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahan empat rancangan undang-undang yang saat ini dalam pembahasan, bahkan siap disahkan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X