Menangis dalam Sidang, Sofyan Basir Berharap Dibebaskan

Kompas.com - 23/09/2019, 21:27 WIB
Sidang Mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/9/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang Mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menangis saat ditanya tim penasihat hukum soal apa yang diharapkannya dalam persidangan, Senin (23/9/2019). 

Sofyan sedang menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa. Adapun Sofyan merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.

"Harapan kami, bebas. Tidak ada sanksi apa pun bagi kami dan kami akan buktikan besok. Apa yang kami ucapkan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Bagi kami diskusi, bagimana industri murah, tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi PHK, itu orientasi-orientasi kami," kata Sofyan di hadapan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/9/2019).

Ia mengaku tidak menyangka bisa terjerat dalam pusaran kasus PLTU Riau-1 ini. 

Baca juga: Sidang Sofyan Basir, Ahli Pidana Sebut Unsur Pembantuan dalam Kejahatan Bersifat Alternatif

Secara pribadi, Sofyan tak bermaksud terlibat, apalagi memfasilitasi transaksi suap pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo berupa pemberian uang Rp 4,7 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII, Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

Meski ia mengakui bahwa ada sejumlah pertemuan dengan mereka, Sofyan menegaskan tak ada niat memfasilitasi mereka dalam transaksi suap.

"Tidak ada niat kami apa pun, apalagi berdiskusi ada orang mau mendapat uang, tidak ada, lari kami, sekuat tenaga untuk mendapat proyek ini dari direksi. Adik-adik saya (jajaran PT PLN) seperti sampah dihinakan," kata Sofyan.

Menurut Sofyan, keterlibatan dirinya membahas proyek PLTU Riau-1 bersama Kotjo pada dasarnya murni untuk tujuan bisnis dan mewujudkan program listrik 35.000 megawatt.

Ia menyayangkan bahwa upaya merealisasikan proyek itu harus tercoreng dengan niat pihak lain yang mengambil keuntungan.

"Karena kalau akal sehat dipakai, tidak akan terjadi saya duduk di sini. Yang jelas tidak ada niat kami satu titik pun, tidak terbersit pun mengkhianati institusi negara, kami diberikan sangat cukup," kata dia.

Baca juga: Jaksa KPK Hadirkan Dosen Universitas Trisakti sebagai Ahli di Sidang Sofyan Basir

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Nasional
Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X