Menangis dalam Sidang, Sofyan Basir Berharap Dibebaskan

Kompas.com - 23/09/2019, 21:27 WIB
Sidang Mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/9/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang Mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menangis saat ditanya tim penasihat hukum soal apa yang diharapkannya dalam persidangan, Senin (23/9/2019). 

Sofyan sedang menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa. Adapun Sofyan merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.

"Harapan kami, bebas. Tidak ada sanksi apa pun bagi kami dan kami akan buktikan besok. Apa yang kami ucapkan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Bagi kami diskusi, bagimana industri murah, tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi PHK, itu orientasi-orientasi kami," kata Sofyan di hadapan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/9/2019).

Ia mengaku tidak menyangka bisa terjerat dalam pusaran kasus PLTU Riau-1 ini. 

Baca juga: Sidang Sofyan Basir, Ahli Pidana Sebut Unsur Pembantuan dalam Kejahatan Bersifat Alternatif

Secara pribadi, Sofyan tak bermaksud terlibat, apalagi memfasilitasi transaksi suap pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo berupa pemberian uang Rp 4,7 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII, Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

Meski ia mengakui bahwa ada sejumlah pertemuan dengan mereka, Sofyan menegaskan tak ada niat memfasilitasi mereka dalam transaksi suap.

"Tidak ada niat kami apa pun, apalagi berdiskusi ada orang mau mendapat uang, tidak ada, lari kami, sekuat tenaga untuk mendapat proyek ini dari direksi. Adik-adik saya (jajaran PT PLN) seperti sampah dihinakan," kata Sofyan.

Menurut Sofyan, keterlibatan dirinya membahas proyek PLTU Riau-1 bersama Kotjo pada dasarnya murni untuk tujuan bisnis dan mewujudkan program listrik 35.000 megawatt.

Ia menyayangkan bahwa upaya merealisasikan proyek itu harus tercoreng dengan niat pihak lain yang mengambil keuntungan.

"Karena kalau akal sehat dipakai, tidak akan terjadi saya duduk di sini. Yang jelas tidak ada niat kami satu titik pun, tidak terbersit pun mengkhianati institusi negara, kami diberikan sangat cukup," kata dia.

Baca juga: Jaksa KPK Hadirkan Dosen Universitas Trisakti sebagai Ahli di Sidang Sofyan Basir

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X