Eks Bupati Kepulauan Talaud Didakwa Terima Suap Senilai Rp 591,9 Juta

Kompas.com - 23/09/2019, 20:10 WIB
Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/9/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANBupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip didakwa menerima suap berupa uang dan barang dengan nilai sekitar Rp 591,9 juta dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.

Sri Wahyumi merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kepulauan Talaud.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa KPK M Asri Irwan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (23/9/2019) malam.

Baca juga: Bupati Kepulauan Talaud Segera Disidang Terkait Dugaan Suap

Menurut jaksa, suap itu dimaksudkan agar Sri Wahyumi membantu memenangkan perusahaan yang digunakan Bernard dalam lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo Tahun Anggaran 2019.

Rincian uang dan barang yang diterima Sri Wahyumi adalah uang Rp 100 juta, 1 unit telepon selular (ponsel) satelit merek Thuraya beserta pulsa dengan nilai sekitar Rp 28 juta, dan tas tangan merek Channel senilai Rp 97,36 juta.

Selanjutnya, ada tas tangan merek Balenciaga senilai Rp 32,995 juta, jam tangan merek Rolex senilai Rp 224,5 juta, cincin merek Adelle senilai Rp 76,925 juta dan anting merek Adelle senilai Rp 32,075 juta. Sehingga totalnya mencapai sekitar Rp 591,9 juta.

Baca juga: Penyuap Bupati Talaud Divonis 1 Tahun 6 Bulan, Lebih Rendah dari Tuntutan

Sri Wahyumi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Adapun pengusaha Bernard Hanafi Kalalo telah divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ia dianggap majelis hakim terbukti menyuap Sri Wahyumi dalam bentuk uang dan barang dengan nilai sekitar Rp 591,9 juta tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X