Kompas.com - 23/09/2019, 18:32 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi tuntutan masyarakat yang menolak UU KPK hasil revisi.

Penolakan revisi UU KPK juga menjadi salah satu tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah pada hari ini, Senin (23/9/2019).

"Enggak ada (penerbitan perppu)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Baca juga: Selain RKUHP, Jokowi Juga Minta Pengesahan Tiga RUU Ini Ditunda

Sementara untuk aspirasi mahasiswa terkait sejumlah RUU lain yang belum disahkan, Jokowi menindaklanjutinya dengan meminta DPR menunda pengesahan RUU tersebut.

Jokowi meminta pengesahan RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan tak dilakukan oleh DPR periode ini yang masa jabatannya hanya sampai 30 September.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga rancangan UU tersebut saya sampaikan, agar sebaiknya masuk ke nanti, DPR (periode) berikutnya," kata dia.

Saat ditanya apa yang membuatnya berbeda sikap antara RUU KPK dan RUU lainnya, Jokowi hanya menjawab singkat.

"Yang satu itu (KPK) inisiatif DPR. Ini (RUU lainnya) pemerintah aktif karena memang disiapkan oleh pemerintah," ujarnya.

Revisi UU KPK sebelumnya telah disahkan menjadi UU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Di Tengah Protes RUU KPK, DPR Setujui Kenaikan Anggaran KPK 2020

Halaman:
Baca tentang


25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Ruang Pelayanan dan Pengaduan 'Sapa', Menteri PPPA: Komitmen Pemerintah Beri Pelayanan

Resmikan Ruang Pelayanan dan Pengaduan "Sapa", Menteri PPPA: Komitmen Pemerintah Beri Pelayanan

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Finlandia, Total 5.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Finlandia, Total 5.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Indonesia Apresiasi Upaya Kanada Bantu Penanganan Pandemi Covid-19

Indonesia Apresiasi Upaya Kanada Bantu Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: BOR di Wisma Atlet Saat ini 25 Persen, Sebelumnya 90 Persen

Jokowi: BOR di Wisma Atlet Saat ini 25 Persen, Sebelumnya 90 Persen

Nasional
Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Nasional
Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Nasional
KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

Nasional
KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

Nasional
Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Nasional
Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Nasional
Memaknai Corona ala Madura

Memaknai Corona ala Madura

Nasional
ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

Nasional
1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

Nasional
Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X