Kompas.com - 23/09/2019, 16:49 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengganggu investasi.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dan DPR sepakat merevisi UU KPK.

"Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami masyarakat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Hal tersebut disampaikan Moeldoko menjawab pertanyaan wartawan kenapa Jokowi menyetujui revisi UU KPK tetapi meminta revisi UU KUHP ditunda.

Padahal, kedua RUU ini sama-sama mendapat penolakan dari masyarakat.

Baca juga: Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK Ricuh, Massa Robek Spanduk Gubernur Kaltim

Moeldoko tak menjelaskan lebih jauh bagaimana keberadaan KPK bisa mengganggu jalannya investasi.

Selain karena faktor investasi itu, Moeldoko menyebut Presiden Jokowi juga mempertimbangkan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan lebih banyak responden mendukung revisi UU KPK.

Survei yang dirilis 16 September lalu itu menunjukkan 44,9 persen masyarakat mendukung revisi UU KPK, sedangkan yang tidak setuju 39,9 persen, dan yang menjawab tidak tahu 15,2 persen.

"Hasil survei menunjukkan bahwa yang menyetujui untuk revisi UU KPK itu lebih banyak. Survei Kompas, 44,9 persen," ucap Moeldoko.

Soal kemungkinan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU KPK sesuai tuntunan mahasiswa, Moeldoko menyebut hal itu belum dibahas.

Baca juga: Pukat UGM Akan Uji Materi Hasil Revisi UU KPK ke MK

Lagipula, Moeldoko menegaskan, revisi UU KPK yang dilakukan pemerintah dan DPR ini demi menguatkan KPK.

Ia menilai, KPK bisa kuat jika diawasi dewan pengawas dan diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan.

"Jadi jangan melihat KPK itu dewa. Enggak ada, manusia. Kita perlu pemahaman semuanya, ada yang perlu kita perbaiki. Enggak ada upaya pemerintah untuk melemahkan," kata mantan Panglima TNI ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Jadi Prioritas Utama Pemerintah

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Jadi Prioritas Utama Pemerintah

Nasional
Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Jangan Ada Lagi Politik Identitas dan Politisasi Agama

Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Jangan Ada Lagi Politik Identitas dan Politisasi Agama

Nasional
Jokowi: Kita Berada di Puncak Kepemimpinan Global

Jokowi: Kita Berada di Puncak Kepemimpinan Global

Nasional
Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Subsidi BBM, LPG, Listrik

Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Subsidi BBM, LPG, Listrik

Nasional
Soroti Generasi Muda, Puan Maharani: Ke Depan, Mereka yang Akan Mewarisi Indonesia

Soroti Generasi Muda, Puan Maharani: Ke Depan, Mereka yang Akan Mewarisi Indonesia

Nasional
Puan: Jangan Ada Lagi Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia

Puan: Jangan Ada Lagi Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia

Nasional
Jokowi: Kita Patut Bersyukur, Indonesia Mampu Menghadapi Krisis Global

Jokowi: Kita Patut Bersyukur, Indonesia Mampu Menghadapi Krisis Global

Nasional
Sidang Tahunan MPR, Puan: Kita Tentu Paham Kapan Bertanding dan Bersanding

Sidang Tahunan MPR, Puan: Kita Tentu Paham Kapan Bertanding dan Bersanding

Nasional
Puan: Gotong Royong Kunci Pemulihan dari Pandemi Covid-19

Puan: Gotong Royong Kunci Pemulihan dari Pandemi Covid-19

Nasional
Puan Maharani: ASN Harus Tinggalkan Sikap 'Membenarkan yang Biasa'

Puan Maharani: ASN Harus Tinggalkan Sikap "Membenarkan yang Biasa"

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang sampai 29 Agustus, Seluruh Wilayah Level 1

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang sampai 29 Agustus, Seluruh Wilayah Level 1

Nasional
Ketua MPR Bambang Soesatyo Keluhkan PPHN yang Tak Kunjung Terealisasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo Keluhkan PPHN yang Tak Kunjung Terealisasi

Nasional
KPK Geledah Perusahaan Milik Mardani Maming PT Batulicin Enam Sembilan

KPK Geledah Perusahaan Milik Mardani Maming PT Batulicin Enam Sembilan

Nasional
Ketua MPR: Pembangunan IKN Tak Boleh Berhenti karena Pergantian Kepemimpinan Nasional

Ketua MPR: Pembangunan IKN Tak Boleh Berhenti karena Pergantian Kepemimpinan Nasional

Nasional
Cerita Pembuatan Baju Adat yang Dipakai Jokowi: Dibuat Kilat 3 Hari, Diantar Kurir Khusus

Cerita Pembuatan Baju Adat yang Dipakai Jokowi: Dibuat Kilat 3 Hari, Diantar Kurir Khusus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.