Akui Ingin Maju Pilgub Sumbar, Faldo Maldini Gugat Batas Usia Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 23/09/2019, 16:10 WIB
Wakil Sekjen PAN Faldo Maldini (kanan) bersama politikus PSI Tsamara Amany dan Dara Nasution di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (23/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Sekjen PAN Faldo Maldini (kanan) bersama politikus PSI Tsamara Amany dan Dara Nasution di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (23/9/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Faldo Maldini mengakui bahwa ia berencana mencalonlan diri pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020. 

Namun demikian, Faldo belum mau berbicara banyak terkait hal itu, termasuk kendaraan politiknya dalam pesta demokrasi tersebut. 

"Ya kita lihatlah nanti ke mana larinya kan, soalnya ini masih berproses, pembukaan saja belum, tetapi niatan ada untuk Pilkada Sumbar," kata Faldo di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Tsamara hingga Faldo Maldini Gugat Batas Usia Calon Kepala Daerah ke MK

Faldo pun tak memungkiri gugatannya ke MK terkait batas usia calon kepala daerah merupakan salah satu cara untuk membuka jalannya.

Sebab, usia Faldo pada batas pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar mendatang baru 29 tahun.

Sementara itu, UU Pilkada mengatur batas minimal calon gubernur dan wakil gubernur yakni 30 tahun.

"Penetapan calon itu 8 Juli, umur saya tuh (29 tahun), ulang tahun 9 Juli, kurang sehari, bagaimana mau daftar? Kalau timeline tidak diundur, ya saya tidak bisa daftar," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Faldo bersama politikus muda lainnya, yaitu Tsamara Amany dan Dara Nasution dari Partai Solidaritas Indonesia serta Cakra Yudi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mendaftarkan gugatan ke MK.

Baca juga: Heboh Video Faldo Maldini Prabowo Tak Akan Menang Pemilu di MK, Ini Kata Bima Arya

Mereka meminta batas usia calon kepala daerah yang berlalu saat ini yaitu 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon wali kota dan bupati diturunkan.

"Buat kita, itu diskiminasi. Mengapa? Karena esensi daru demokrasi, esensi dari sebuah republik, adalah ketika setiap orang setiap warga negara harus berhak dipilih dan berhak memilih," kata Tsamara.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X