Tsamara hingga Faldo Maldini Gugat Batas Usia Calon Kepala Daerah ke MK

Kompas.com - 23/09/2019, 16:04 WIB
Wakil Sekjen PAN Faldo Maldini (kanan) bersama politikus PSI Tsamara Amany dan Dara Nasution di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (23/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Sekjen PAN Faldo Maldini (kanan) bersama politikus PSI Tsamara Amany dan Dara Nasution di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (23/9/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah politisi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon kepala daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Mereka meminta batas usia calon kepala daerah yang berlaku saat ini yaitu 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk wali kota/bupati, diturunkan.

"Buat kita, itu diskiminasi. Mengapa? Karena esensi daru demokrasi, esensi dari sebuah republik, adalah ketika setiap orang setiap warga negara harus berhak dipilih dan berhak memilih," kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany di Gedung MK, Senin (23/9/2019).

Baca juga: DPR Akan Sahkan RUU Perkawinan, Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun

Tsamara berpendapat, layak tidak layaknya seseorang untuk menjadi kepala daerah mestinya tidak didasarkan pada usia seseorang.

"Kita harus serahkan mekanisme itu ke mekanisme demokratis dan biarkan seleksi yang terjadi itu seleksi yang demokratis," ujar dia.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini melanjutkan, tidak adil bila ada seseorang yang ingin menjadi kepala daerah namun terjegal hanya karena masalah usia.

Menurut Faldo, hal itu disayangkan karena peluang seseorang untuk menjadi kepala daerah menjadi sia-sia dan harus menunggu lima tahun lagi.

"Bayangkan ada satu orang yang umurnya kurang satu hari, kurang dua hari dia pengin jadi kepala daerah. Tapi karena umurnya kurang satu hari, dan silakan pikirkan, apa perubahan psikologis seseorang dalam umur satu hari, dan dia harus menunggu lima tahun lagi," kata Faldo.

Juru Bicara PSI Dara Nasution menambahkan, mereka tak meminta secara khusus batasan diturunkan ke usia tertentu. Para penggugat, kata Dara, menyerahkan sepenuhnya ke MK. 

Baca juga: Mendagri Sebut Ada Daerah yang Belum Tuntas Bahas Anggaran Pilkada

"Kita hanya ingin menunjukkan bahwa ada ketidak konsistenan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya soal keterlibatan anak muda di dalam pilkada dan legislatif," ujar Dara.

Tsamara, Faldo, dan Dara merupakan tiga dari empat politikus yang menjadi penggugat. Penggugat lainnya adalah politikus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Cakra Yudi Putra.

Adapun Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest bertindak sebagai kuasa hukum penggugat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 12 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.486 Orang, PDP 14.515

UPDATE 12 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.486 Orang, PDP 14.515

Nasional
Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 71, Total 3.606 Orang

Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 71, Total 3.606 Orang

Nasional
UPDATE 12 Juli: Bertambah 919, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 35.638

UPDATE 12 Juli: Bertambah 919, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 35.638

Nasional
Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Nasional
Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Nasional
UPDATE 12 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 1.681, Totalnya Jadi 75.699

UPDATE 12 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 1.681, Totalnya Jadi 75.699

Nasional
Madrasah di Zona Hijau Bakal Gelar Pembelajaran Tatap Muka Mulai 13 Juli

Madrasah di Zona Hijau Bakal Gelar Pembelajaran Tatap Muka Mulai 13 Juli

Nasional
Perpres Kartu Prakerja Baru Dinilai Sudah Masukkan Rekomendasi KPK

Perpres Kartu Prakerja Baru Dinilai Sudah Masukkan Rekomendasi KPK

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Upacara HUT RI Digelar Minimalis

Cegah Penularan Covid-19, Upacara HUT RI Digelar Minimalis

Nasional
Eko Patrio Terpilih Jadi Ketua DPW PAN DKI Jakarta

Eko Patrio Terpilih Jadi Ketua DPW PAN DKI Jakarta

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Airlangga Minta Seluruh Kader Partai Golkar Bekerja Keras

Jelang Pilkada 2020, Airlangga Minta Seluruh Kader Partai Golkar Bekerja Keras

Nasional
Bawaslu: Partisipasi Pemilih pada Pilkada Bukan Hanya Saat Pencoblosan

Bawaslu: Partisipasi Pemilih pada Pilkada Bukan Hanya Saat Pencoblosan

Nasional
KPK Ungkap Modus Penyelewengan Anggaran Covid-19 untuk Pilkada

KPK Ungkap Modus Penyelewengan Anggaran Covid-19 untuk Pilkada

Nasional
Antisipasi Penyebaran Covid-19, Sekolah Militer Dinilai Perlu Terapkan Kurikulum Jarak Jauh

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Sekolah Militer Dinilai Perlu Terapkan Kurikulum Jarak Jauh

Nasional
74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Rekor Penambahan Pasien Sembuh

74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Rekor Penambahan Pasien Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X