Tsamara hingga Faldo Maldini Gugat Batas Usia Calon Kepala Daerah ke MK

Kompas.com - 23/09/2019, 16:04 WIB
Wakil Sekjen PAN Faldo Maldini (kanan) bersama politikus PSI Tsamara Amany dan Dara Nasution di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (23/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Sekjen PAN Faldo Maldini (kanan) bersama politikus PSI Tsamara Amany dan Dara Nasution di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (23/9/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah politisi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon kepala daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Mereka meminta batas usia calon kepala daerah yang berlaku saat ini yaitu 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk wali kota/bupati, diturunkan.

"Buat kita, itu diskiminasi. Mengapa? Karena esensi daru demokrasi, esensi dari sebuah republik, adalah ketika setiap orang setiap warga negara harus berhak dipilih dan berhak memilih," kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany di Gedung MK, Senin (23/9/2019).

Baca juga: DPR Akan Sahkan RUU Perkawinan, Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun

Tsamara berpendapat, layak tidak layaknya seseorang untuk menjadi kepala daerah mestinya tidak didasarkan pada usia seseorang.

"Kita harus serahkan mekanisme itu ke mekanisme demokratis dan biarkan seleksi yang terjadi itu seleksi yang demokratis," ujar dia.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini melanjutkan, tidak adil bila ada seseorang yang ingin menjadi kepala daerah namun terjegal hanya karena masalah usia.

Menurut Faldo, hal itu disayangkan karena peluang seseorang untuk menjadi kepala daerah menjadi sia-sia dan harus menunggu lima tahun lagi.

"Bayangkan ada satu orang yang umurnya kurang satu hari, kurang dua hari dia pengin jadi kepala daerah. Tapi karena umurnya kurang satu hari, dan silakan pikirkan, apa perubahan psikologis seseorang dalam umur satu hari, dan dia harus menunggu lima tahun lagi," kata Faldo.

Juru Bicara PSI Dara Nasution menambahkan, mereka tak meminta secara khusus batasan diturunkan ke usia tertentu. Para penggugat, kata Dara, menyerahkan sepenuhnya ke MK. 

Baca juga: Mendagri Sebut Ada Daerah yang Belum Tuntas Bahas Anggaran Pilkada

"Kita hanya ingin menunjukkan bahwa ada ketidak konsistenan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya soal keterlibatan anak muda di dalam pilkada dan legislatif," ujar Dara.

Tsamara, Faldo, dan Dara merupakan tiga dari empat politikus yang menjadi penggugat. Penggugat lainnya adalah politikus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Cakra Yudi Putra.

Adapun Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest bertindak sebagai kuasa hukum penggugat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Mengapa Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Mengapa Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhanas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhanas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Nasional
PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

Nasional
Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Nasional
Eks Bupati Bengkayang Disebut Dapat Rp 300 Juta dari Jual Proyek ke Pengusaha

Eks Bupati Bengkayang Disebut Dapat Rp 300 Juta dari Jual Proyek ke Pengusaha

Nasional
Wiranto: Hidup Tak Perlu Pensiun...

Wiranto: Hidup Tak Perlu Pensiun...

Nasional
Ketua DPP Tegaskan Wiranto Tak Menjabat Dewan Pembina Hanura

Ketua DPP Tegaskan Wiranto Tak Menjabat Dewan Pembina Hanura

Nasional
Hanura Gelar Munas Besok, Jokowi hingga Wiranto Tak Diundang

Hanura Gelar Munas Besok, Jokowi hingga Wiranto Tak Diundang

Nasional
Menurut Survei Median, Gibran Bukan yang Terpopuler di Pilkada Solo

Menurut Survei Median, Gibran Bukan yang Terpopuler di Pilkada Solo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X