Per Senin Hari Ini, 9 Perusahaan Jadi Tersangka Kebakaran Hutan

Kompas.com - 23/09/2019, 15:48 WIB
Api mambakar lahan milik warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (22/9/2019) dini hari. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga 30 September 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AApi mambakar lahan milik warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (22/9/2019) dini hari. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga 30 September 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bertambah menjadi sembilan per Senin (23/9/2019).

Sebelumnya, data pada Jumat (20/9/2019), menunjukkan terdapat enam perusahaan yang berstatus tersangka.

"Untuk jumlah tersangka korporasi ada sembilan tersangka. Bareskrim menetapkan PT AP sebagai tersangka," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Divisi Polri, Jakarta Selatan, Senin.

Selain itu, Polda Riau sebelumnya telah menetapkan PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) sebagai tersangka.

Baca juga: Kebakaran Hutan Belum Selesai, Gubernur Sumsel Kunjungan ke Malaysia

Kemudian, PT Bumi Hijau Lestari (BHL) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Selatan.

Lalu, PT Mega Anugerah Sawit (MAS) menyandang status sebagai tersangka karhutla di Jambi.

Selanjutnya, Polda Kalimantan Selatan menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka, yaitu PT Monrad Intan Barakat (MIB) dan PT Borneo Indo Tani (BIT).

Di Kalimantan Tengah, polda setempat menetapkan status tersangka kepada PT Palmindo Gemilang Kencana (PGK).

Terakhir, Polda Kalimantan Barat menetapkan dua tersangka, yang terdiri dari PT Surya Agro Palma (SAP) dan PT Sepanjang Inti Surya Usaha (SISU).

Seluruh perusahaan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga lalai mencegah terjadinya kebakaran di lahan mereka.

Di sisi lain, tersangka individu karhutla juga mengalami peningkatan. Kini, total tersangka yaitu 296 orang. Sebelumnya, per Jumat, terdapat 249 tersangka.

Baca juga: Apa Dampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Tubuh Manusia?

Rinciannya, terdapat 58 tersangka di Riau, 1 tersangka di Aceh, 25 tersangka di Sumsel, 20 tersangka di Jambi, 21 tersangka di Kalsel, 79 tersangka di Kalteng, 68 tersangka di Kalbar, dan 24 tersangka di Kaltim.

"Kalau terbukti kan pasalnya cukup banyak, Undang-Undang yang bisa diterapkan UU Lingkungan Hidup, UU Perkebunan, UU Kehutanan, dan pasal-pasal konvensional di KUHP," katanya.

Selain pidana, perusahaan yang terbukti bersalah nantinya juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Nasional
Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Nasional
Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Nasional
Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Nasional
Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Nasional
Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Nasional
Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Nasional
Undangan Istana via WhatsApp Ditolak, Walhi: Kami Tak Bisa Dipecah-pecah

Undangan Istana via WhatsApp Ditolak, Walhi: Kami Tak Bisa Dipecah-pecah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X