JAKARTA, KOMPAS.com - Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua memicu debat apakah masyarakat provinsi di ujung timur Indonesia itu punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri.
Perdebatan juga kerap terjadi di dunia maya, terutama media sosial. Bahkan, perdebatan itu dilanjutkan di dunia nyata.
Salah satunya terjadi antara politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko dengan jurnalis yang kini dikenal sebagai sutradara dan aktivis, Dandhy Dwi Laksono.
Budiman berpendapat bahwa referendum bukan jalan terbaik bagi Papua. Sedangkan, Dandhy menilai bahwa referendum bisa menjadi salah satu cara untuk mengakhiri konflik dan pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih.
Menurut Budiman Sudjatmiko, referendum malah berpotensi menimbulkan perpecahan dan menjadikan Indonesia terdiri dari negara kecil yang saling bertentangan.
Proses fragmantasi itu secara geopolitik dikenal dengan istilah Balkanisasi. Ini merujuk pada perang saudara antara negara-negara pecahan Yugoslavia seperti Serbia, Bosnia, dan Kroasia.
"Jika dipaksakan yang paling mungkin kita hadapi adalah balkanisasi. Konflik horizontal," ujar Budiman dalam debat yang berlangsung Sabtu (21/9/2019).
"Konflik horizontal selalu menyisakan luka yang jauh lebih dalam daripada konflik vertikal," kata dia.
Penjelasan pendiri Partai Rakyat Demokratik itu, serta debatnya dengan Dandhy Dwi Laksono menjadi artikel yang terpopuler di desk Nasional Kompas.com pada Minggu (22/9/2019).
Seperti apa penjelasan Budiman, Anda bisa baca selengkapnya: Budiman: Jika Referendum Dipaksakan, Kita Akan Menghadapi Balkanisasi
Ia berpendapat, warga Papua harus mendapatkan kembali ruang hidupnya tanpa kekerasan.
Menurut Dandhy, keberadaan aparat militer justru membatasi ruang gerak warga Papua dalam menyatakan pendapatnya.
"Yang penting sekarang adalah demiliterisasi. Mau cara apapun, konsep apapun, kalau 6.000 orang (militer) di-deploy ke sana, ya habis cerita. Jadi demiliterisasi itu wajib dilakukan dan mendesak," kata Dandhy.
Selengkapnya, bisa Anda baca dalam: Baca juga: Demiliterisasi dan Dialog Damai di Papua
Artikel terpopuler kedua yang menarik perhatian pembaca kemarin adalah mengenai SIM pintar yang baru saja diluncurkan Korps Lalu Lintas Kepolisian RI.
Smart SIM diluncurkan bersamaan dengan layanan SIM online pada peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-64 di Gedung Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.
"Smart SIM merupakan bagian dari inovasi pelayanan publik di bidang lalu lintas yang berbasis IT, yang di-launching pada kesempatan hari ini," kata Kepala Korlantas Polri Irjen Refdi Andri dalam sambutannya.
Dalam video yang ditayangkan pada peluncuran, untuk memeroleh Smart SIM, pemohon harus melakukan registrasi lewat layanan SIM online di situs sim.korlantas.polri.go.id
Seperti apa selengkanya? Anda bisa baca dalam tautan berikut: Korlantas Polri Resmi Luncurkan Smart SIM, Bagaimana Mendapatkannya?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.