POPULER NASIONAL: Budiman Debat dengan Dandhy soal Papua | Cara Dapat Smart SIM

Kompas.com - 23/09/2019, 05:22 WIB
Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko dalam sebuah acara debat dengan jurnalis sekaligus aktivis Dandhy Laksono di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPolitisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko dalam sebuah acara debat dengan jurnalis sekaligus aktivis Dandhy Laksono di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019).
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua memicu debat apakah masyarakat provinsi di ujung timur Indonesia itu punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Perdebatan juga kerap terjadi di dunia maya, terutama media sosial. Bahkan, perdebatan itu dilanjutkan di dunia nyata.

Salah satunya terjadi antara politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko dengan jurnalis yang kini dikenal sebagai sutradara dan aktivis, Dandhy Dwi Laksono.

Budiman berpendapat bahwa referendum bukan jalan terbaik bagi Papua. Sedangkan, Dandhy menilai bahwa referendum bisa menjadi salah satu cara untuk mengakhiri konflik dan pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih.

Menurut Budiman Sudjatmiko, referendum malah berpotensi menimbulkan perpecahan dan menjadikan Indonesia terdiri dari negara kecil yang saling bertentangan.

Proses fragmantasi itu secara geopolitik dikenal dengan istilah Balkanisasi. Ini merujuk pada perang saudara antara negara-negara pecahan Yugoslavia seperti Serbia, Bosnia, dan Kroasia.

"Jika dipaksakan yang paling mungkin kita hadapi adalah balkanisasi. Konflik horizontal," ujar Budiman dalam debat yang berlangsung Sabtu (21/9/2019).

"Konflik horizontal selalu menyisakan luka yang jauh lebih dalam daripada konflik vertikal," kata dia.

Penjelasan pendiri Partai Rakyat Demokratik itu, serta debatnya dengan Dandhy Dwi Laksono menjadi artikel yang terpopuler di desk Nasional Kompas.com pada Minggu (22/9/2019).

Seperti apa penjelasan Budiman, Anda bisa baca selengkapnya: Budiman: Jika Referendum Dipaksakan, Kita Akan Menghadapi Balkanisasi

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X