Solidaritas Perempuan: Ditundanya Pengesahan RKUHP Bukan Berarti Aman

Kompas.com - 22/09/2019, 17:02 WIB
Ilustrasi KUHP dan KUHAP KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANIIlustrasi KUHP dan KUHAP

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Solidaritas Perempuan Dinda Nur Annisa Yura menyebut, ditundanya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) seharusnya tidak menghentikan perlawanan massa untuk menyoal pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP. 

Menurut Dinda, RUU ini harus terus dikawal hingga pasal-pasal yang bermasalah bisa dirombak total.

"Kalau misalnya pun presiden bilang ditunda, pertama, ini bukan aman. Karena yang kita mau sebenarnya pembatalan sampai kemudian pasal-pasal ada sekian belas pasal yang kita persoalkan, itu dirombak total," kata Dinda setelah mengikuti sebuah diskusi di Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta Selatan, Minggu (22/9/2019).

Baca juga: Banyak Pasal Bermasalah, Adian Setuju Pengesahan RKUHP Ditunda

Terkait isu perempuan, kata Dinda, ada sejumlah pasal yang bermasalah, misalnya terkait aborsi atau menggugurkan kandungan yang dimuat dalam Pasal 470 Ayat (1).

Pasal tersebut berbunyi, "Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun."

Menurut Dinda, pasal ini berbahaya bagi korban perkosaan karena tidak memuat pengecualian untuk kasus perkosaan. 

"Banyak sekali perempuan korban perkosaan yang tidak punya pilihan apalagi korban perkosaan yang anak dan ketika misalnya dia melakukan aborsi, dalam kondisi apa pun walaupun itu kandungannya kecil dan sebagainya, itu bisa kena (pidana)," ujar Dinda.

Oleh karena hal tersebut, Dinda menyebut, pihaknya dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lain tidak akan berhenti untuk turun ke jalan, melawan rencana pengesahan RKUHP.

"Saya pikir satu-satunya cara melawan ya, melawan dalam arti teman-teman kan juga kan akan turun untuk RKUHP ini bukan hanya di Jakarta tapi juga di berbagai wilayah," kata Dinda.

"Memang RUU ini sangat-sangat berbahaya bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk semua," kata dia lagi. 

Baca juga: Kontras Sebut Perintah Jokowi Tunda RKUHP Tak Menjawab Inti Masalah

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta DPR menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai polemik di masyarakat.

Jokowi sudah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X