Demiliterisasi dan Dialog Damai di Papua

Kompas.com - 22/09/2019, 07:33 WIB
Ribuan masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi demo damai di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (19/08/2019) KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIRibuan masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi demo damai di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (19/08/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada akhir 2008, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menerbitkan buku "Papua Road Map" sebagai hasil penelitian pemetaan masalah utama di Papua.

Dalam penelitiannya, LIPI menyebut persoalan marjinalisasi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM sebagai bagian dari banyak isu utama di Papua.

Marjinalisasi dan diskriminasi dialami orang asli Papua, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial-budaya.

Sedangkan, sampai hari ini belum ada masalah pelanggaran HAM yang diselesaikan secara adil, termasuk juga belum berhasil diputusnya siklus kekerasan di Papua yang dilakukan negara.


Baca juga: Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko dan jurnalis sekaligus aktivis HAM Dandhy Laksono memiliki persamaan pandangan terkait pendekatan yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi kekerasan di Papua.

Keduanya sepakat bahwa pendekatan militerisme justru mengeskalasi kekerasan di Papua. Padahal, dialog damai yang berpijak pada kemanusiaan sangat dibutuhkan.

"Saya tidak setuju dengan pendekatan militerisme dan itu jelas bahwa kita harus mengurangi kekerasan fisik dan ide (kebebasan berpendapat)," ujar Budiman dalam sebuah acara debat di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019).

Budiman berpendapat, pendekatan damai sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua saat ini.

Baca juga: Keterbukaan Informasi Dinilai Jadi Langkah Awal Mengatasi Gejolak di Papua

Isu kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan eksploitasi sumber daya alam telah menjadi masalah di Papua selama puluhan tahun.

Pemerintah, kata Budiman, harus bisa mengembalikan Papua ke dalam kondisi naturalnya dan menghormati hak-hak warga Papua sebagai penduduk asli (indigenous people).

"Harus ada pendekatan damai terhadap Papua. Dan ditarik kehadiran militer, kepolisian harus tetap ada untuk alasan keamanan," tutur dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X